Beautiful Word

Provinsi Kalbar yang memiliki luas wilayah kurang lebih 146.807 kilometer persegi atau 7,53 persen dari luas Indonesia, memiliki jumlah penduduk kurang lebih 4,2 juta dengan kepadatan 28 jiwa per kilomter persegi.
Laju pertumbuhan saat ini ternyata mengalami penurunan dibandingkan 10 tahun lalu, artinya program Keluarga Berencana (KB) yang telah dicanangkan sejak dulu telah menjadi tolak ukur penurunan laju pertumbuhan penduduk.
Wakil Gubernur Kalbar, Drs. Christiandy Sanjaya, SE, MM mengakui, pihaknya masih sangat mengharapkan penurunan laju pertumbuhan penduduk Kalbar dalam waktu kedepan.
“Penduduk Provinsi Kalbar harus tumbuh dari migrasi, melalui transmigrasi dan penyediaan lapangan kerja, sehingga pertumbuhannya merata dengan skil yang memadai. Bukan dari pertumbuhan penduduk ilmiah yang tidak terkendali,” paparnya dalam acara pembukaan capacity building bagi kepala Balitbang dan Kepala Balai Diklat KB tingkat Nasional di Hotel Orchardz belum lama ini.
Dengan demikian, angka kelahiran yang kini berada pada angka 2,9 persen diharapkan dapat turun menjadi 2,6 persen di tahun 2010, yakni dengan membentuk perangkat atau kelembagaan KB di tingkat provinsi, seperti memperkuat posisi kelembagaan KB di kabupaten kota.
Sejalan dengan penegasan Menteri Dalam Negeri dalam sambutannya pada acara road show semarak gotong royong KB-PKK dalam rangka Harganas XV di Provinsi Jambi beberapa waktu lalu, bahwa KB merupakan program sosial dasar yang sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa, disamping dari program kesehatan dan pendidikan.
Christiandy, kembali menegaskan, beberapa alasan yang menjadi dasar dalam menyiapkan SDM pengelola program KB yang berkualitas, yakni program kependudukan dan KB nasional adalah program pembangunan jangka panjang, yang sangat penting dan strategis, dalam upaya pembangunan sumber manusia yang tangguh di masa depan.
Kemudian, salah satu arah kebijakan pemerintah saat ini, adalah mengamanatkan pentingnya meningkatkan kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran, penurunan angka kematian, dan peningkatan kualitas program KB, serta peran strategis dari para pengelola penelitian dan pengembangan BKKBN adalah untuk memiliki kemampuan yang memdai agar program KB nasional tersebut dapat dikelola secara profesional, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
“Berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah mengamanatkan program kependudukan dan KB sangat bermanfaat bagi pembangunan SDM dan pembangunan berkelanjutan,” ungkap Christiandy.
Ia menuturkan, kegagalan untuk mengendalikan angka kelahiran akan mengurangi dan meniadakan hasil pembangunan yang telah dicapai serta menjadi beban yang berat bagi pemerintah untuk menyediakan kebutuhan dasar masyarakat seperti pangan, papan, lapangan kerja, kesehatan, pendidikan.