Dinas PU Akan Tekan Biaya Listrik Untuk PJU

Melonjaknya biaya listrik untuk penerangan jalan umum (PJU) di Kota Pontianak ternyata cukup membebani keuangan Dinas Pekerjaan Umum. Untuk itu instansi yang menangani infrastruktur ini akan menekan biaya sehingga bisa digunakan untuk keperluan lain.
Kepala Dinas PU Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono kepada wartawan, Rabu (1/8) siang kemarin mengatakan, pihaknya akan meminta PLN melakukan meterisasi. Agar lonjakan pembayaran rekening listrik selama ini dapat diminimalisir. Saat ini jumlah yang harus dibayarkan setiap bulannya mencapai Rp900 juta, sedangkan menurut Edi apabila PJU dalam keadaan hidup atau mati biaya operasional yang dikeluarkan tetap sama. “Seharusnya kalau PJU tidak nyala berarti kita tidak perlu membayar, tapi pada kenyataannya kita membayar dengan patokan yang sama dengan alasan dari PLN kita menggunakan abonemen,” paparnya.
Kota Pontianak sendiri saat ini telah memiliki delapan ribu buah lampu yang tersebar dimana-mana. Sebagian ada yang hilang, putus dan tidak berfungsi. Namun setiap harinya Dinas PU selalu melakukan pemantauan dan pengecekan lampu di setiap ruas jalan.
Dalam waktu dekat ini, ia bersama PT. PLN untuk melakukan pendataan sambungan-sambungan lampu penerangan jalan yang tersebar di Kota Pontianak, agar PJU yang ada mendapatkan pemantauan, sehingga lampu yang putus atau sambungan ilegal dapat ditanggulangi.
Edi juga akan melakukan standarisasi ulang jenis dan bentuk lampu yang hemat energi, sehingga PJU yang ada dapat ditekan hingga Rp500 juta, sisanya Rp 400 juta dapat dimanfaatkan untuk instalasi biaya lainnya.
Selain itu, Edi bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak juga akan meninjau langsung di lapangan untuk menindak pencuri lampu jalan yang sering hilang.
Selanjutnya pihak PU juga akan melakukan efisiensi energi listrik dengan mengganti lampu penerangan yang sudah putus dengan lampu jenis ecorola yang mampu menghemat energi hingga 20 watt. “Dengan menggunakan lampu ini diharapkan lebih hemat dan memberikan investasi, karena dari APBD hanya Rp15 miliar saja,” katanya. □

0 komentar: