Beautiful Word

Pemetaan dan Penataan Perparkiran

2011-06-20T02:53:00.000-07:00

Kota Pontianak sebagai kota perdagangan dan jasa telah beranjak menjadi kota metropolitan dan sebagai pusat perkembangan bagi daerah sekitarnya. Kini, Kota Pontianak pun berusaha mewujudkan struktur dan pola pemanfaatan ruang kota yang harmonis. Namun kondisi parkir on street yang tidak tertata dan terorganisir, dari segi pengaturan dan pengelolaannya menjadikan penampilan visual ruang kota yang tidak harmonis.
Perparkiran di Kota Pontianak telah mampu menciptakan fenomena sosial yang cenderung telah menjadi bagian dari dinamika kehidupan masyarakat dewasa ini karena sangat terkait dengan aspek-aspek kehidupan sehari-hari seperti kondisi ekonomi. Parkir on street perlahan-lahan muncul dan berkembang tanpa adanya legalitas yang sah. Sebuah alasan mengatakan hukum ekonomi berbicara, jika harga sembako naik maka harga parkir pun naik.
Dari segi inilah perlu adanya pemetaan tempat perparkiran, dengan menunjuk tempat potensial penarikan parkir, sehingga mampu memberikan kontribusi perparkiran, serta mengoptimalkan pendapatan dari sisi daerah. Pemetaan parkir akan memberikan potensi pada konsekuensi optimalisasi penarikan parkir di Kota Pontianak.
Sebelum adanya pemetaan, maka kondisi perparkiran akan tetap semrawut. Meski Perda parkir yang mengatur bahwa tarif wajib menurut Perda adalah Rp 500. Namun, parkir selalu menjadi persoalan, selalu mendapat sorotan dan kritikan dari masyarakat, petugas parkir kerap memberlakukan tarif ‘wajib’ Rp 1000. Belum lagi bicara mengenai keamanan kendaraan yang diparkir, sebagaimana yang kita ketahui, tidak sedikit kasus kehilangan motor di halaman parkir.
Sepanjang pemetaan perparkiran tidak diberlakukan maka niat untuk meningkatkan PAD dinilai tidak logis bahkan bukan pemasukan yang diperoleh tetapi justru pengeluaran APBD.
Maka sudah sewajarnya pemerintah melakukan tindakan secara serius dan sungguh-sungguh dalam mengatur persoalan perparkiran. Karena, Perda yang telah dibuat nyatanya hanya untuk memenuhi kewajiban konstitusional sebagai pemerintah saja, kemudian pelaksanaan Perda di lapangan tidak pernah dikawal dan diawasi dengan baik.
Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan contoh yang baik untuk menegakkan Perda, pengawasan, penegakkan hukum yang sungguh-sungguh bila perlu memberikan sanksi yang tegas pada pihak-pihak yang melanggar, termasuk pada instansi/organisasi milik pemerintah sendiri.
Agar kondisi perparkiran lebih sehat, pendataan juru parkir untuk menjadi petugas legal perlu adanya ketentuan, hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan kendaraan dan efektivitas retribusi parkir, agar dapat menjadi sumber pendapatan daerah yang sah.

Ubah Dunia dengan 1 Jam Saja

2011-02-06T04:33:00.001-08:00

Ayo matikan lampu selama 60 menit! Demikian pernyataan beberapa artis yang menyampaikan kampanyenya melalui televisi-televisi swasta di Indonesia. Timbul pertanyaan, ada apa dibalik mematikan lampu selama 60 menit. Lebih herannya lagi, mengapa hanya satu hari saja, yang dilaksanakan besok, Sabtu, 27 Maret 2010 pada pukul 20.30?
Pertanyaan ini pernah timbul ketika aku bertemu dengan salah seorang aktivis WWF di Yogyakarta, ketika itu ia menyampaikan bahwa pemanasan global di negara kita kian memuncak, iklim dan cuaca yang sudah tidak menentu telah menandakan bahwa lapisan ozon telah bocor, tidak mampu lagi ‘menakar’ kondisi panas bumi saat ini.
Hal ini diakibatkan, bukan berarti karena bertambahnya usia zaman yang semakin tua, namun prilaku manusia yang sudah tidak lagi memperhatikan bumi dan lingkungannya. Dari mulai pemakaian energi yang berlebihan, sehingga mengakibatkan panas yang memuncak dan tidak terkontrol.
Lalu, setelah pemanasan global ini berlangsung, bagaimana upaya yang dapat dilakukan? Salah satunya adalah dengan mematikan lampu dan barang-barang elektronik lainnya untuk pendinginan bumi.
Mengapa demikian? Ini disebabkan karena pada lampu hemat energi yang biasa kita gunakan, misalnya, hanya kira-kira 10 persen dari energi yang digunakan dapat diubah menjadi cahaya yang kita perlukan untuk menerangi ruangan, sementara sisanya yang 90 persen akan diubah menjadi panas! Nah, dengan mematikan lampu diharapkan panas yang dipancarkan dari lampu-lampu perkotaan dan juga peralatan elektronik lainnya dapat sangat dikurangi. Namun yang paling penting adalah dengan banyak mematikan lampu dan peralatan elektronik lainnya yang tidak perlu diharapkan konsumsi bahan bakar hidrokarbon pada pembangkit tenaga listrik dapat berkurang cukup signifikan sehingga emisi gas CO2 dapat berkurang secara signifikan. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap konsumsi bahan bakar hidrokarbon seperti minyak atau batu bara akan menghasilkan gas CO2. Seperti yang kita ketahui gas CO2 adalah gas rumah kaca yang dapat mencegah panas keluar dari atmosfir bumi ini, sehingga dengan banyaknya gas CO2 di atmosfir maka dapat meningkatkan suhu di permukaan bumi secara signifikan. Tentu saja kenaikan suhu di permukaan bumi secara signifikan akan membawa dampak-dampak yang negatif dalam lingkungan hidup kita di bumi ini.
Mematikan lampu dalam waktu satu jam bukanlah upaya dari salah satu negara kita sendiri, namun hal ini juga dilakukan oleh 81 negara lainnya yang bersatu padu untuk mendinginkan bumi kita tercinta.
Program penyelamatan lingkungan ini bukan hanya sebagai seremonial saja, melainkan sebagai kebiasaan bagi masyarakat tentang kepeduliannya terhadap lingkungan. Meski PLN selalu melakukan byar pet, atau lantaran alasan cuaca yang tidak mendukung, namun upaya penuh dari masyarakat untuk tidak menghidupkan barang-barang elektronik yang tidak perlu merupakan hal sepele yang tidak dapat ditinggalkan begitu saja.
Langkah ini pula merupakan penghematan energi yang berdampak pada biaya-biaya yang dikeluarkan. Hemat kata, jika hal ini dilakukan maka pemborosan-pemborosan yang kerap dilakukan dapat diminalisir.
Nah, sudah jelaskan manfaat real-nya jika hal ini terus kita lakukan, tidak ada lagi yang merasa dirugikan, selain diri sendiri senang, bumi dan lingkungan pun akan tetap tersenyum menghadapi asa yang akan datang.
Mari kita ubah dunia dengan mematikan lampu satu jam saja...

Lindungi Keanekaragaman Hayati

2011-01-13T04:16:00.000-08:00

Lindungi Keanekaragaman Hayati

Hari Internasional untuk Keanekaragaman Hayati atau Hari Keanekaragaman Hayati Sedunia (The International Day for Biological Diversity; IBD) merupakan salah satu hari perayaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan kecintaan seluruh penduduk bumi terhadap keanekaragaman hayati atau biodiversitas (biodiversity). The International Day for Biological Diversity diperingati setiap tanggal 22 Mei.
Maka, Aktivis lingkungan hidup di Kalimantan Barat (Kalbar) menyerukan agar masyarakat dapat menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati yang dimiliki saat ini.
Kalbar merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati yang dapat memberikan kontribusi besar bagi pembangunan berkelanjutan untuk mengentaskan kemiskinan.
Lebih dari 123 spesies baru telah ditemukan di kawasan HoB (Heart of Borneo) selama tiga tahun ini, dengan perkiraan rata-rata tiga jenis baru per bulan.
Pemanfaatan dan pengelolaan lahan yang tidak tepat akan memicu terjadinya degradasi lingkungan yang sangat hebat.
Laporan PBB menyatakan, dunia harus mengambil tindakan untuk melestarikan spesies dan ekosistem yang menjadi tempat manusia bergantung. Lebih dari 190 negara berkomitmen bahwa pada 2020 akan melakukan upaya signifikan mengurangi punahnya keanekaragaman hayati yang hilang pada 2010. Indonesia termasuk didalamnya. Indonesia dikenal memiliki keanekaragaman hayati yang sangat besar. Tingkat endemisme atau kekhasannya juga tinggi. Keanekaragaman hayati ini merupakan salah satu modal dan sumber daya untuk pembangunan masa kini dan masa depan.
Pada penelitian tahun 2009 lalu, di DAS Ciliwung dan Cisadane bahwa ditemukan laju kehilangan ikan 92,5 persendi DAS Ciliwung dan 75,6 persen di DAS Cisadane. Untuk laju kehilangan jenis asli lainnya di DAS Ciliwung adalah krustasea (66,7 persen) dan moluska (66,7 persen). Di DAS Cisadane, jenis krustasea (39,1 persen) dan moluska (35,7 persen).
Menurut beberapa referensi, ada jenis ikan invasif yang banyak ditemukan di perairan Indonesia, seperti ikan sapu-sapu dan ikan seribu. Ikan ini tadinya adalah ikan akuarium yang suka makan lumut-lumut di kaca. Ikan ini kemudian dilepas ke perairan kotor untuk membersihkan. Ternyata, kehadirannya justru berbahaya bagi perairan dan lingkungan. Ikan sapu-sapu ini berkulit keras sehingga tak ada predator yang mau memakannya. Akibatnya, populasi ikan ini membesar tanpa ada penyeimbang.
Selain fauna, flora juga didapati banyak kerusakan, contohnya di Pulau Jawa yang bisa berujung pada kepunahan.
Indonesia memiliki 30 hingga 40 ribu flora. Dari data yang ada, Pulau Jawa memiliki 6.773 spesies yang terdiri atas 6.258 jenis tumbuhan berbunga dan 515 jenis tumbuhan paku. Dari penelitian yang masih terus berlangsung ke depan, spesimen di Pulau Jawa yang sudah ditemukan 4.365 jenis atau 64,44 persennya.
Pulau Jawa memiliki spesies tumbuhan endemik sekitar 288 spesies. Jumlah tertinggi di Jawa Barat (33,7 persen), Jawa Timur (32,9 persen), dan Jawa Tengah (13,9 persen). Daerah terbanyak gangguan lingkungannya adalah Jawa Barat dan Jawa Tengah
Semoga Hari Internasional untuk Keanekaragaman Hayati (The International Day for Biological Diversity) dengan berbagai liku sejarah dan pelaksanaannya ini mampu menumbuhkan kecintaan seluruh manusia bumi terhadap biodiversitas (keanekaragaman hayati) di bumi.

Year-Ender

2011-01-10T05:13:00.000-08:00

Setiap penghujung akhir tahun ada banyak pertanyaan tentang berbagai hal yang diajukan, tidak terkecuali tentang persoalan lingkungan di Indonesia, khususnya di Kalbar.
“Apa kabar Lingkungan Kalbar saat ini?”. Pertanyaan ini tentu saja tidak bisa hanya dijawab dengan kalimat, “Kabarnya baik-baik saja” dengan mimik wajah yang tenang dan tanpa merasa punya tanggung jawab moral.
Seperti kita ketahui, menjelang akhir abad ini, lebih dari 50.000 jenis tumbuhan akan mengalami kepunahan, dan hampir 4.000 spesies vertebrata endemic berpotensi hilang. Sementara sekitar 60 persen ekosistem dunia dari hutan dan lahan sampai karang laut serta sabana akan mengalami kerusakan serius.
Sepertinya isu lingkungan saat ini bukan hanya menjadi sebuah PR seorang aktivis lingkungan, pemerintah dan jajarannya, melainkan dari segenap rakyat yang ada di muka bumi ini juga harus turut menggalakkan bumi ini agar tetap ‘hijau’ selamanya.
Persoalan lingkungan di Indonesia memang masih memprihatinkan, persis seperti gaya menjawab pertanyaan diatas. Tetapi keprihatinan itu muncul justru ketika pergerakan yang dilakukan para aktivis itu memang tidak segaris lurus dengan hati nurani masyarakat untuk turut mendukung. Disinilah titik persoalannya. Isu lingkungan dalam bingkai kesejahteraan masyarakat? Sebuah orientasi yang terdistorsi karena lemahnya penggerak arah kebijakan?
Sejauh ini, pemerintah melalui sektor kehutanan telah lama memainkan peranan yang sangat penting dalam mendukung pembangunan perekonomian dan mata pencaharian masyarakat pedesaan dalam menyediakan pelayanan lingkungan. Tetapi, sumber daya ini belum dikelola secara berkelanjutan atau adil. Kemudian, di sisi lain kerangka administratif dan peraturan di Indonesia belum dapat memenuhi tuntutan akan adanya pembangunan yang berkelanjutan meskipun adanya dukungan kebijakan dan pengembangan kapasitas dari pemerintah sendiri.
Memang diakui, untuk memperbaiki pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam di Indonesia tidak mudah. Hal inilah yang mempengaruhi kinerja menjadi buruk akibat peraturan dan prosedur di lapangan yang masih buruk, oleh karena komitmen instansi-instansi sektoral, kemudian dipengaruhi pula oleh rendahnya kebijakan daerah dan tantangan kapasitas di semua tingkatan.
Tidak hanya beberapa persoalan-persoalan diatas, hal lain yang memicu dampak buruk lingkungan adalah pengetahuan tentang dampak negatif lingkungan masih minim. Meski kebijakan lingkungan telah memberikan investasi yang besar namun hal ini tidak mampu menjadi kriteria pendukung meminimalisir pemanasan global.
Penulis merasa pertimbangan-pertimbangan lingkungan masih sangat minim di tingkat perencanaan dan penyusunan program, terutama dalam proses perencanaan investasi publik dan dalam rencana tata guna lahan dan sumber daya daerah.
Maka pemerintah perlu mengubah strategi pembangunan global menjadi pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Karena jika, kita lihat pada data diatas peningkatan konsumsi dan percepatan perubahan iklim, juga bisa berakibat pada mundurnya berbagai pencapaian yang sudah berhasil diraih sebelumnya melalui program-program tujuan pembangunan milenium. Selain itu, program-program penuntasan kemiskinan bisa mengalami hambatan besar karena penurunan nilai dan pertumbuhan ekonomi akibat penyusutan kekayaan alam. Catatan akhir tahun 2010 ini, mari selamatkan lingkungan kita!

Hemat = Hidup

2011-01-10T05:09:00.000-08:00

Ada kalimat yang mengatakan, dengan cara hidup sederhana adalah kunci untuk mencegah global warming. Ada yang bilang, bahwa pencetus awal global warming adalah manusia. Hal ini terungkap, karena para ilmuwan umumnya percaya bahwa pembakaran bahan bakar fosil dan kegiatan manusia lainnya merupakan penyebab utama dari bertambahnya konsentrasi karbon dioksida dan gas rumah kaca.
Sejumlah bukti baru dan kuat yang muncul dalam studi mutakhir memperlihatkan bahwa masalah pemanasan yang terjadi 50 tahun terakhir disebabkan oleh tindakan manusia. Sehingga perubahan iklim yang sangat ekstrim saat ini memang tidak dapat dihindari lagi. Malah, badan yang terdiri dari 2000 ilmuwan, pada bulan Desember 1977 dan Desember 2000 memiliki pandangan bahwa bencana-bencana alam yang lebih sering dan dahsyat seperti gempa bumi, banjir, angin topan, siklon dan kekeringan akan terus terjadi. Kemudian, suhu global meningkat sekitar 5 derajat C (10 derajat F) sampai abad berikut. Permukaan es di kutub utara makin tipis. Penggundulan hutan, yang melepaskan karbon dari pohon-pohon, juga menghilangkan kemampuan untuk menyerap karbon dan memacu perubahan iklim.
Tidak dipungkiri, jumlah kendaraan motor di dunia bertambah dari 40 juta menjadi 680 juta; kendaraan motor termasuk merupakan produk manusia yang menyebabkan adanya emisi carbon dioksida pada atmosfer. Disadari atau tidak selama 50 tahun kita telah menggunakan sekurang-kurangnya setengah dari sumber energi yang tidak dapat dipulihkan dan telah merusak 50 persen dari hutan dunia.
Kesimpulannya adalah keadaan genting yang dialami planet kita sekarang ini karena konsumsi berlebihan, bukan oleh 80 persen penduduk miskin di 2/3 belahan bumi, tetapi oleh 20 persen penduduk kaya yang mengkonsumsi 86 persen dari seluruh sumber alam dunia.
Akibatnya, contoh riil yang sedang dialami saat ini adalah perubahan iklim yang sangat ekstrim. Fenomena yang baru saja dialami adalah badai tropis yang terjadi Selasa (8/12) kemarin, akibat angin kencang yang sempat menyapu Kota Pontianak dan sekitarnya mampu meluluhlantakkan pesisir Sungai Kapuas, kenaikan air bisa mencapai 1,5 meter dan merendam rumah-rumah penduduk. Malah beberapa ruas jalan dikagetkan dengan genangan air yang cukup tinggi. Padahal, sebelumnya Kota Pontianak sempat memiliki cuaca cerah, namun dalam hitungan detik tiba-tiba berubah menjadi berawan yang diiringi dengan angin kencang.
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Pontianak mencatat kecepatan angin tertinggi terjadi di Siantan yang mencapai 37 knot/jam dan menyebutkan bahwa angin kencang ini kerap disebut sebagai Badai Tropis atau Typhoon atau Tropical Cyclone.
Menurut literatur yang ada menyebutkan angin kencang ini memiliki pusaran angin dengan diameter sampai dengan 200 km dan berkecepatan > 200 km/jam serta mempunyai lintasan sejauh 1000 km. Tidak heran jika, angin ini mampu membuat kerusakan yang cukup hebat seperti pohon-pohon tumbang dan tercabut akar-akarnya, bangunan-bangunan permanen tersapu dan benda-benda besar atau berat lainnya terangkat dan beterbangan, serta menimbulkan ribuan korban jiwa.
Tentu hal ini menambah sebuah kecemasan baru bagi masyarakat yang sudah kenyang diguncang bencana, karena Gunung Merapi dan Gunung Bromo belum juga usai memuntahkan laharnya, banjir di beberapa daerah, ditambah lagi dengan angin kencang yang tidak diprediksi kehadirannya.
Lalu, masihkah ingin memberikan kontribusi berupa emisi dan pemanasan global yang berkelanjutan. Jika tidak, yuk mari belajar berhemat dan melakukan hal sederhana.

Camkanlah !

2010-05-18T07:40:00.000-07:00

Teruntuk anakku,
salam sayang selalu

Anakku, hari ini aku sangat bersyukur dapat bertemu denganmu kembali dari pembaringan yang panjang, lelah dari peraduan yang tentu arah. Sesaat kau tampak tersenyum tanpa gundah gulana, indahnya bersamamu.
Anakku, hari ini aku ingin kembali menuangkan cerita untukmu. Cerita tentang sepenggal hidup yang akan kau toreh nanti. Hidup yang akan kau lalui belum tentu kau ketahui, namun perlu kau ingat bahwa perjalanan ini penuh kerumitan, duka yang mendalam, meski hal itu tak mesti engkau lewati.
Anakku, aku saat ini berdiri disampingmu tak selamanya akan mendampingimu, tapi ingatlah akan kasih sayangku padamu, meski aku tak akan pernah berharap belas kasihan darimu.
Anakku, saat aku masih remaja, aku pernah meratap menghadapi kehidupan ini, terlunta-lunta dan terseret-seret pada kenyataan yang tak bersahabat, namun aku tidak patah semangat, atau mencurigai Tuhan yang bermuka garang, apalagi bertengkar dengan-Nya.
Anakku sayang, besar harapanku untuk kejayaanmu kelak, agar kehadiranmu pada ruang dan waktu tiada pernah sepi atau dianggap sepi oleh kehidupan. Aku berharap engkau mampu menakhodai kapal kecil ini agar tak karam hingga ke dasarnya, perkuatkanlah dirimu dengan tenaga tauhid dan
bijaksanalah dalam menghadang ombak yang datang karena kebijakan adalah elok dan menawan.
Anakku, buatlah dunia menangis karena ulahmu yang tegas dan tak kenal belas kasihan pada kejahatan
dunia, lalu permainkan dia sekehendakmu sebelum engkau dipermainkan dan dijadikan seonggok sampah usang yang tiada berguna bagi kehidupan.
Anakku, jangan pernah engkau membiarkan kami menanggung malu, karena prilakumu yang 'haram', kajilah selalu gerak daya hidupmu, kenali gejolak dan sikapmu yang silih berganti, ingatlah bahwa
"Hidup yang tak dikaji adalah hidup yang tak perlu dihidupi dan dijalani......."
Anakku, ini adalah kisah nyata yang patut engkau camkan, jangan pernah engkau lakukan dan ingatlah, hidup ini tidak ada yang bisa menebak, namun hal ini dapat menjadi pelajaran bagimu.
Engkau adalah perempuan manis yang pernah kukandung dan kulahirkan, jadilah anak yang manis bagi kami, jangan pernah engkau seperti perempuan jalang yang pernah kutemui dan akhirnya ia menghabisi nyawa ayahnya hanya lantaran nasehat dan tutur kata yang baik.
Anakku, tutur kata itu tidak selalu menyesatkan untukmu, karena kami tahu akan kebaikanmu kelak, bukan untukmu saja tapi bagi kami.
Cukup.....aku tidak ingin perilaku orang itu tertular padamu, karena kutahu, engkau tidak akan seperti dia. Maka, senantiasalah untuk mendekatkan diri pada-Nya, karena hanya Ia lah yang mampu memeluk ragamu hingga azalmu nanti. Maka kumau jangan nantinya dalam perjalanan hidupmu dan detik-detik akhir napasmu masih saja dunia menertawai, menghinakan dan bersorak-sorai disebabkan kau masih saja bermurung durja dalam meniti kehidupanmu sendiri. Atau kau biarkan hembusan napasmu dengan sumpah serapah dari dunia pertanda si pembual dan si pengacau kebenaran telah tiada. Pun kuingin jangan ikuti langkah mereka yang kematiannya berdarah-darah karena selalu berdusta pada sejarah. Atau mereka yang menyembunyikan kebenaran karena takut akhirnya mati ditikam ketakutannya sendiri. Berarti yang harus kau lakukan adalah senyum menawanmu karena kau paham akan rahasia-rahasia kehidupan, dalam mengenali misteri diri dan alam serta selimut kegaiban Tuhan, kemudian isilah perjalananmu dengan tertawa sepuas mungkin untuk menertawai dunia yang penuh kepalsuan-kepalsuan yang menjemukan, kemudian biarkan saja dunia menangis sejadi-jadinya melihat kepergianmu, sebagai saksi dari anak pejalan yang sahid di dalam perjalanannya.
Tersenyumlah yang manis untuk kami anakku,
Yogyakarta, 27 Oktober 2009

Petani Sawit Berang, Greenpeace Boikot CPO Indonesia

2010-04-14T08:33:00.000-07:00

Keberadaan Greenpeace di Indonesia, dikecam keras oleh beberapa pihak karena telah memberikan seruan kepada dunia internasional agar memboikot CPO Indonesia, lantaran telah membuat statement yang menyatakan perkebunan sawit di Indonesia merusak lingkungan.
Upaya yang dilakukan Greenpeace dinilai hanya berupa gerakan yang berkedok selamatkan lingkungan untuk membela kepentingan bisnis MNC kapitalis.
Sedangkan, dibalik pemboikotan tersebut telah berdampak pada penurunan produksi Crude Palm Oil (CPO) Indonesia.
Kampanye hitam yang terus menerus digencarkan ini ternyata turut didukung oleh Unilever dan Nestle, sehingga wajar ketika petani sawit Kalbar juga turut memboikot kedua perusahaan yang telah lama meraup keuntungan di Indonesia. Padahal kedua perusahaan ini sudah lama beroperasi di Indonesia dan selama itu pula telah banyak mengeruk keuntungan serta mengeksploitasi alam negeri ini.
Jika Unilever dan Nestle dapat melakukan boikot, petani sawit juga menegaskan bahwa Indonesia juga membalas memboikot produk Unilever dan Nestle karena kedua perusahaan ini telah memboikot CPO Indonesia.
Lalu, petani sawit meminta agar segera meminta maaf kepada petani sawit Indonesia dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya menolak sawit Indonesia hanya karena laporan palsu Greenpeace.
Upaya yang dilakukan petani sawit di Kalbar juga dilakukan sama halnya pada beberapa perusahaan CPO di Jakarta, contohnya PT Dutapalma Nusantara, bahwa pihaknya akan tetap melakukan produksi CPO hingga 800 ribu ton pada tahun ini. Dalam keterangannya, sangat menyayangkan pemberitaan negatif terkait perusahaannya termasuk penyataan Unilever yang memasukkan perusahaannya dalam daftar hitam pemasok CPO. Bahwa PT Dutapalma Nusantara tidak pernah menjual ke Unilever dan Nestle.
Selain itu, pihak perusahaan juga kecewa dengan pernyataan Greenpeace bahwa perusahaan sawit di Indonesia melakukan penebangan ilegal, yang semestinya pernyataan tersebut tidak dilayangkan.
Pernyataan yang diungkapkan Greenpeace terhadap perusahaan sawit di Indonesia sangat tidak berprikemanusiaan, karena apa yang dilakukan Greenpeace telah mematikan para petani sawit yang jumlahnya mampu mencapai 3,3 juta KK dan menghidupi 13,2 juta anggota keluarganya. Ditambah lagi dari sekian petani memiliki pendapatan rendah, namun dengan adanya lahan sawit telah merubah kehidupan mereka menjadi lebih baik. Apalagi Kalbar pada tahun 2025 memiliki target perluasan lahan sawit sampai 1,5 juta hektar yang minimal akan merekrut tenaga kerja 2 juta orang.
Walau demikian, hal ganjil yang patut dipertanyakan, mengapa Greenpeace tidak pernah menyentuh pengerusakan alam yang dilakukan oleh Freeport, Exxon Mobil, Newmont dan Caltex yang nyata-nyata merusak lingkungan dengan cara brutal mengeruk kekayaan alam Indonesia. Kemudian, Greenpeace hanya diam saat Amerika Serikat menolak menandatangani Protokol Kyoto. Padahal AS adalah penghasil gas buang terbesar di dunia.
Dengan demikian, Greenpeace harus segera menghentikan kampanye hitamnya. Karena perluasan lahan perkebunan sawit tidak merusak lingkungan asalkan dilakukan di kawasan yang memang diperuntukkan untuk perkebunan sawit bukan di hutan lindung. Karena selama ini perkebunan sawit merupakan sektor unggulan Kalbar yang harus dijaga keberadaannya. Bukan hanya petani sawit, bahkan pemerintah daerah setempat juga merasakan nikmatnya pendapatan daerah sehingga dapat mensejahterakan masyarakatnya.

Aku Rindu ‘Suara Kecil’ Itu

2010-03-24T07:44:00.000-07:00

This picture : My sweet love and inspiration

---Cerita dewasa memiliki keartian tersendiri, begitupun dengan anak-anak...mereka memiliki fantasi yang begitu indah dan nyata, jangan usik dunianya---

Mama lihatlah kodok melompat
Mama kemari, dia sembunyi
Mama lihatlah dia melotot
Mulutnya lebar bunyi kok kok kok

Yoana...
Ya Mama..
Kodoknya eh lucu sekali
Kemari, biarkan si kodok
Melotot sendiri

Mama kodoknya lucu sekali
Perutnya buncit gendut sekali
Mama tolong Ma tangkapkan dia
Yoan takut Ma... lihat matanya

Yoana, dengarkan
Tak usah kita menangkapnya
Biarkan si kodok
Bebas melompat dan bermain

Masih ingat dengan lagu ini? Yang pernah dinyanyikan oleh Joan Tanamal pada tahun 1980-an? Ia adalah penyanyi cilik, demikianlah, lagu yang didendangkannya. Aku masih ingat, lagu berjudul Si Kodok ini dilantunkan ketika aku berumur 4 tahun. Namun aku masih ingat dengan lirik aslinya. Demikian pula dengan Adi Bing Slamet dengan lagunya ‘Eh Copot-copot, Chica Koeswoyo dengan lagunya ‘Helly’, Ira Maya Sopha dengan ‘Sepatu Kaca’, dan deretan penyanyi-penyanyi cilik lainnya hingga akhir tahun 1990-an. Kini namanya hanya sekadar sejarah karena mereka-mereka telah beranjak dewasa. Namun diakhir ‘masa’ tersebut, justru pengganti nama mereka kini telah ‘usai’. Sederet penyanyi anak-anak yang menamakan dirinya penyanyi cilik, malah tidak pernah melantunkan alunan nada yang pantas untuk mereka.
Terdengar miris, ketika penyanyi cilik saat ini hanya mampu menyanyikan lagu-lagu percintaan yang seharusnya didendangkan oleh tante, om atau ayah dan ibunya. Meski tidak tahu arti sebenarnya lirik yang telah mereka nyanyikan. Namun sebenarnya lirik yang pas untuk anak-anak saat ini sangat dibutuhkan, selain sebagai pengajaran juga berdampak pada prilakunya yang positif. Mereka mengetahui betul makna dari lagu-lagu yang mereka dendangkan, karena lirik yang ada tercakup pada aktivitasnya sehari-hari.
Di layar kaca sering kali kita lihat berbagai acara yang mengusung dunia anak-anak sebagai pilihan menu utama. Berbagai kontes dan lomba penyanyi anak bermunculan di banyak stasiun televisi. Setiap anak dari penjuru Nusantara yang terpilih berlomba-lomba mengeluarkan kemampuan terbaik dalam berolah vokal.
Jawabannya simpel karena syair lagu yang dibawakan senantiasa bertemakan cinta dan asmara sehingga memposisikan anak-anak dalam satu ruang yang penuh keterbatasan. Kesemuanya memberi ikon masa kanak-kanak yang khas lewat lagunya tentang persahabatan, pendidikan, kasih sayang ibu, sebuah harapan dan cita-cita. Kini, ke mana tema-tema lagu anak tersebut? Kasihan, jangan-jangan anak-anak telah kehilangan dunianya.
Berbicara masalah musik, musik juga dapat diibaratkan bahasa. Di dalamnya mengandung berbagai alunan kata yang penuh muatan pesan. Apabila disuarakan oleh orang yang pas, pesan dapat tersampaikan dengan baik dan komunikatif terlepas dari implikasi baik dan buruknya. Apabila tidak, layaknya seorang dalang wayang Jawa yang mementaskan diri di Provinsi Papua, yang terlihat aneh dan membingungkan.
Hal ini juga dapat diibaratkan dengan musik di dunia anak-anak kita saat ini. Mereka harus bersuara, tetapi yang disuarakan bukan lagi dari hati yang mewakili mereka, bukan lagi tema-tema dunianya yang dibawa. Mereka harus bernyanyi dengan bertemakan pendidikan, persahabatan, cita-cita, kasih sayang ibu.
Kini, mereka hanya menjadi semacam wadah yang dieksploitasi sedemikian rupa guna memenuhi tuntutan materi. Patut kita sadari, membiarkan anak-anak membawakan lagu-lagu bertema asmara dan cinta-cintaan akan membawa banyak konsekuensi logis bagi mereka.
Bangkit kembali penyanyi cilik, suarakan isi duniamu...

Saatnya Intropeksi Diri

2009-12-15T04:57:00.000-08:00

teks foto : Pantai Parangtritis Kabupaten Bantul Yogyakarta yang menyimpan keindahan dan panorama yang menarik, ciri khasnya masih menyisakan makna. Tampak kereta kuda berjejer rapi di bibir pantai sambil menikmati indahnya sunset, setelah beberapa menit yang lalu diguyur hujan.

Suku Maya kuno memprediksikan bahwa dunia akan berakhir pada tanggal 12
Desember 2012 atau 21-12-2012, percaya atau tidak, hanya Tuhan Yang Maha
Esa yang dapat menentukan kapan kiamat itu terjadi. Karena menurut ramalan
Suku Maya tersebut, kiamat akan terjadi pada tanggal kalender Masehi, lalu
bagaimana dengan kalender Hijriah, apakah juga akan berakhir pada waktu
yang sama?
Meski ramalan tersebut hanya berupa asumsi, karena Suku Maya yang telah
memprediksikan waktu tersebut telah punah, hingga tidak dapat diintrogasi
apakah maksud dari ramalan tersebut, apakah dalam bentuk kiamat kecil
(berupa musibah atau bencana) atau kiamat besar (akhir masa). Namun
ramalan ini juga mampu ‘memompa’ diri agar kita selalu intropeksi diri,
yang mampu menyatakan diri bahwa kiamat sudah dekat. Manusia tidak akan
pernah tahu kapan rahasia Ilahi itu datang. Karena hanya Ia Yang Maha Tahu
dan Berkuasa. Tapi, kesiapan diri dan kekuatan iman, selayaknya perlu
diperkuat.
Apalagi usia bumi saat ini mulai tua dan rapuh, rusaknya lingkungan hidup
yang ada disekitar kita, bahkan iklim dan cuaca saat ini sudah tidak dapat
diprediksi lagi. Tidak hanya itu, alam beberapa waktu belakangan ini,
sudah mulai ‘mengamuk’ di beberapa daerah yang ada di Indonesia, tidak
terkecuali di negara-negara tetangga juga terkena imbasnya. Putting
beliung, gempa bahkan tsunami sudah berkali-kali menerjang, tanpa
terkecuali, baik kalangan bawah maupun kalangan atas juga mengalami
sebab-akibatnya.
Seandainya, kita sebagai ciptaan-Nya yang paling mulia mampu menjaga bumi
ini agar tetap lestari, maka bencana dan musibah itu tidak akan terjadi.
Semua ini perlu adanya komitmen bersama, agar kerak bumi tidak bergeser
dan gletser di kutub utara dan selatan tidak mencair. Karena apabila hal
itu terjadi, maka punahlah bumi tempat kita tinggal ini. Karena pemanasan
global di dunia ini sudah mencapai klimaks.
Maka guna menghindari kiamat yang kita ciptakan sendiri tidak terjadi,
pertama-tama kita harus menyelamatkan planet ini dahulu. Karena jika semua
kutub mencair maka lautan akan menjadi panas, lalu gas akan dilepaskan
dari lautan dan kita semua akan teracuni oleh gas dari lautan. Gasnya
sangat banyak, cukup untuk membunuh kita semua. Jika semuanya terus
seperti ini, dan jika mereka tidak memperbaikinya, maka dalam waktu empat
atau lima tahun: habis, tamat dan mungkin kiamat itu memang akan terjadi,
karena menurut prediksi NASA, apabila kita tidak memperbaiki diri sejak
awal diprediksikan kutub utara akan kehilangan seluruh es-nya pada tahun
2012. Karena es kutub utara mencapai rekor terendah sejak tahun 2007.
Prediksi mencairnya es kutub utara ini terbilang cepat daripada
sebelumnya. Kita telah melewati titik puncak, tetapi kita belum melewati
titik tanpa harapan. Kita masih dapat berputar balik, tetapi dibutuhkan
putaran yang cepat. Berbagai hal yang dapat dilakukan individu tentu
bermanfaat.

Pilih-pilih Parpol

2009-05-14T04:47:00.000-07:00

Foto : aku diantara awak Borneo Tribune foto ria bersama Siska dari Departemen Pendidikan Kedutaan Besar Australia

Pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) tak lama lagi akan digelar, proses pemuktahiran data yang dilakukan oleh masing-masing KPU di daerah pun telah selesai.
Usai pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) partai pun mulai memoncongkan diri, masing-masing mencari pilihan dan gandengan. Tidak dipungkiri, parpol yang telah berkoalisi berlomba-lomba mencalonkan diri sebagai Capres, karena menganggap Wapres hanya sebagai ban serep.
Di satu sisi, hasil perembukan koalisi adalah untuk membangun komunikasi untuk menghadapi Pemilu 2009, namun di sisi lain akan timbul beberapa kekecewaan akibat kekalahan dan kemenangan.
Koalisi yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian menjelang pemilihan presiden (pilpres) memunculkan sejumlah analisis. Beberapa analisis yang terangkum media menyatakan bahwa dilematis dan buah simalakama telah bertengger di tubuh calon presiden.
Alhasil, beberapa parpol merasa kecewa dengan keputusan yang dipikir tidak masuk diakal. Menurut sebagian parpol, keputusan tersebut merupakan keputusan bunuh diri.
Contohnya saat ini, panasnya hubungan SBY-Budiono telah menimbulkan beberapa kontorversi, baik dari kalangan mahasiswa, pengamat dan pemimpin-pemimpin parpol, yang menganggap bahwa SBY ingin menghindari konflik partai.
Hingga saat ini, realita masih menunjukkan bahwa SBY akan bergerak cepat dalam mengoordinasi program pemerintahan, namun ia juga perlu memilih cawapres yang tepat agar benar-benar bekerja secara intensif.
Dari wapres sebelumnya dan cawapres yang akan mendampingi SBY tidak ada bedanya, dari pemaparan beberapa media, mengatakan bahwa Boediono adalah penganut neoliberalisme, karena, selama menangani tugas di bidang ekonomi, banyak program yang justru mewujudkan ekonomi kerakyatan, seperti melalui perbankan, dengan program kredit mikro dan usaha kecil, jika Boediono sebagai wapres akan lebih berkonsentrasi kepada tugasnya, dibanding menangani persoalan lain.
Tidak ada bedanya dengan JK, ia memang banyak terobosan. JK juga sangat cepat karena sebagai pebisnis. Bahkan pebisnis berani bayar walaupun barang belum ada.
Namun, kecepatan JK seperti layaknya kecepatan dalam bisnis, yang tetap dipratikkan dalam politik, terutama dalam kaitan hubungan presiden-wapres. Kecepatan JK seolah mendominasi atau melampaui dalam menangani tugas pemerintahan dengan presiden.
Pilihan ini jelas telah menghasilkan pilihan untuk menegakkan sistem presidensial. Pilihan ini akan memperkeras dikotomis antara nasional dan islamis, yang selama ini hampir menghilang. SBY nasionalis sehingga, idealnya, cawapresnya berasal dari Islamis. Demikian singkat kata dari anggota fraksi PAN yang menyatakan bahwa pilihan tersebut dapat menjadi blunder politik yang fatal.

Flu Babi VS Flu Burung

2009-04-29T07:15:00.000-07:00

Beberapa hari ini, masyarakat dunia termasuk Indonesia sedang digegeri berita tentang adanya virus flu babi. Bahkan kini telah merambah di Kalbar. Dinas Kehewanan dan Peternakan semakin gencar melakukan kewaspadaan dan pengawasan, demi menghindari maraknya flu babi yang kini diperkirakan telah merambah di Indonesia.
Menurut Wikipedia, flu babi adalah kasus-kasus influensa yang disebabkan oleh virus Orthomyxoviridae yang endemik pada populasi babi. Alur virus flu babi yang telah diisolasi sampai saat ini telah digolongkan sebagai Influenza virus C atau subtipe genus Influenzavirus A. Flu babi diketahui disebabkan oleh virus influenza A subtipe H1N1, H1N2, H3N1, H3N2, dan H2N3.
Flu babi yang menular ke manusia berpotensi berkembang di Indonesia, hal ini dilansir dari Media Nasional oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat. Namun, hampir dapat dipastikan keganasan flu babi Meksiko di bawah flu unggas yang telah mewabah di menular ke manusia.
Pasalnya, manusia dan babi sama-sama mamalia yang cenderung memiliki kesamaan. Sebaliknya, flu unggas tidak bisa langsung ke manusia. Di tubuh babi, virus mengalami perubahan dengan dua pola. Pola pertama berupa adaptasi, pola kedua berupa penyusunan ulang virus. Berdasarkan pola ini, virus bisa berkembang menjadi gabungan flu babi, flu unggas, dan flu manusia.
Jika hal itu terjadi, tidak menutup kemungkinan flu babi bisa berkembang di Indonesia. Salah satu pendukungnya adalah banyaknya peternakan ayam dan babi yang berdekatan
Namun, di sisi lain, keganasan H1N1 tipe Meksiko tidak seperti H5N1. Dari sekitar 1.500 kasus di seluruh dunia, baru 150 berakhir dengan kematian.
Kurang dari sebulan, H1N1 tipe Meksiko sudah menjangkiti ribuan orang. Sementara dalam tiga tahun, kasus H5N1 hanya tercatat sekitar 300 kasus di seluruh dunia.
Dengan adanya persoalan ini, perlu kebijakan arif pemerintah kepada pedagang babi, agar tidak keliru dan membuat usaha mereka ditutup. Karena segelintir dari masyarakat Kalbar adalah mengkonsumsi babi. Pemerintah dapat melakukan penyuntikan terhadap babi-babi milik sejumlah peternak atau vitamin guna mengantisipasi penyebaran virus berbahaya ini. Serta melarang sementara impor daging babi dan segala bentuk produk yang berbahan dasar babi. Langkah lain yang ditempuh pemerintah adalah melakukan koordinasi secara intensif dengan beberapa kawasan seperti Amerika Serikat, Asia dan juga ke WHO, untuk mengetahui perkembangan mengenai wabah virus flu babi
Pada dasarnya penanganan flu babi atau H satu N satu sama dengan pencegahan flu burung atau H lima N satu yang sudah diantisipasi di Indonesia sejak lima tahun lalu.
Langkah aman bagi masyarakat adalah hindari kontak langsung dengan babi. Karena penularan flu babi melalui udara dan dapat juga melalui kontak langsung dengan penderita, kemudian masa inkubasinya 3-5 hari.
Masyarakat perlu waspada seperti halnya terhadap flu burung. Menjaga perilaku hidup bersih dan sehat, menutup hidung dan mulut apabila bersin, mencuci tangan dengan sabun setelah beraktivitas, dan segera memeriksakan kesehatan apabila mengalami gejala flu adalah tahap awal menghindari flu babi.
Semoga dengan adanya pemberitaan tentang flu babi, kita semua bisa mewaspadainya dan terhindar dari flu babi tersebut.

KB Tekan Pertumbuhan Penduduk

2008-06-30T00:42:00.000-07:00

Provinsi Kalbar yang memiliki luas wilayah kurang lebih 146.807 kilometer persegi atau 7,53 persen dari luas Indonesia, memiliki jumlah penduduk kurang lebih 4,2 juta dengan kepadatan 28 jiwa per kilomter persegi.
Laju pertumbuhan saat ini ternyata mengalami penurunan dibandingkan 10 tahun lalu, artinya program Keluarga Berencana (KB) yang telah dicanangkan sejak dulu telah menjadi tolak ukur penurunan laju pertumbuhan penduduk.
Wakil Gubernur Kalbar, Drs. Christiandy Sanjaya, SE, MM mengakui, pihaknya masih sangat mengharapkan penurunan laju pertumbuhan penduduk Kalbar dalam waktu kedepan.
“Penduduk Provinsi Kalbar harus tumbuh dari migrasi, melalui transmigrasi dan penyediaan lapangan kerja, sehingga pertumbuhannya merata dengan skil yang memadai. Bukan dari pertumbuhan penduduk ilmiah yang tidak terkendali,” paparnya dalam acara pembukaan capacity building bagi kepala Balitbang dan Kepala Balai Diklat KB tingkat Nasional di Hotel Orchardz belum lama ini.
Dengan demikian, angka kelahiran yang kini berada pada angka 2,9 persen diharapkan dapat turun menjadi 2,6 persen di tahun 2010, yakni dengan membentuk perangkat atau kelembagaan KB di tingkat provinsi, seperti memperkuat posisi kelembagaan KB di kabupaten kota.
Sejalan dengan penegasan Menteri Dalam Negeri dalam sambutannya pada acara road show semarak gotong royong KB-PKK dalam rangka Harganas XV di Provinsi Jambi beberapa waktu lalu, bahwa KB merupakan program sosial dasar yang sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa, disamping dari program kesehatan dan pendidikan.
Christiandy, kembali menegaskan, beberapa alasan yang menjadi dasar dalam menyiapkan SDM pengelola program KB yang berkualitas, yakni program kependudukan dan KB nasional adalah program pembangunan jangka panjang, yang sangat penting dan strategis, dalam upaya pembangunan sumber manusia yang tangguh di masa depan.
Kemudian, salah satu arah kebijakan pemerintah saat ini, adalah mengamanatkan pentingnya meningkatkan kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran, penurunan angka kematian, dan peningkatan kualitas program KB, serta peran strategis dari para pengelola penelitian dan pengembangan BKKBN adalah untuk memiliki kemampuan yang memdai agar program KB nasional tersebut dapat dikelola secara profesional, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
“Berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah mengamanatkan program kependudukan dan KB sangat bermanfaat bagi pembangunan SDM dan pembangunan berkelanjutan,” ungkap Christiandy.
Ia menuturkan, kegagalan untuk mengendalikan angka kelahiran akan mengurangi dan meniadakan hasil pembangunan yang telah dicapai serta menjadi beban yang berat bagi pemerintah untuk menyediakan kebutuhan dasar masyarakat seperti pangan, papan, lapangan kerja, kesehatan, pendidikan.

Penghargaan Khusus MDGs Untuk Kalbar

2008-05-25T03:54:00.000-07:00

Jurnalis Kalbar patut bangga atas prestasi yang diraih dalam mewujudkan tujuan pembangunan millennium. Dari ratusan jurnalis yang tersebar di seluruh Indonesia, Kalbar salah satunya termasuk di dalam nominasi penghargaan yang terbaik.
Salah seorang jurnalis yang berhasil adalah Yan Andria, kontributor Trans7 di Pontianak dalam karyanya Hidup di Perbatasan, Terjepit 2 Negara.
Menurut Imam Wahyudi, Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi (IJTI) yang menjadi ketua tim kategori televisi mengatakan, sebenarnya dalam kategori televisi memutuskan tidak ada pemenang karena dari karya-karya yang masuk dan memenuhi persyaratan untuk mengikuti penilaian, belum ada yang mencapai nilai minimum dari yang ditetapkan dewan juri sebagai pemenang penghargaan.
“Meski tidak ada karya yang bisa ditetapkan sebagai pemenang penghargaan, kami memberikan penghargaan khusus kepada karya jurnalistik televise yang nilainya tertinggi dibanding karya lain,” ujar Imam.
Kemudian, penghargaan jurnalistik peduli Millenium Development Goals (2008) kategori media cetak dan online, dimenangkan oleh reporter Segan Petrus S dan diedit oleh Nizwar, yang berjudul ubah Penanganan Kemiskinan yang dimuat di Radar Lampung edisi 7 November 2007.
Penghargaan untuk kategori radio, diberikan pada karya jurnalistik berjudul Stop AIDS, Hindari Pola Hidup Bebas, Tanamkan Pola Hidup Sehat, oleh Jimy Elsi dari Radio ELSI 103,1 FM Bukit Tinggi.
Penghargaan jurnalistik millennium Development Goals (MDGs) 2008, diberikan Forum Komunikasi Praktisi Media Nasional (FKPMN). Penghargaan ini, jelas Haris Jauhari, Pendiri FKPMN diberikan untuk merangsang munculnya karya-karya jurnalistik yang berkualitas mengenai MDGs.
Menurut ia, media terbukti memiliki kekuatan yang besar dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan millennium (MDGs), karena melalui media public, kata Haris, bisa mendapatkan informasi dan inspirasi mengenai upaya-upaya pemberantasan kemiskinan, penyakit menular, perusakan lingkungan, pemerataan pendidikan dasar, dan isu-isu MDGs lain.
Selain itu, ungkapnya, media juga memungkinkan public untuk mengontrol aktivitas dan pertanggungjawaban para pemangku kepentingan dalam upaya pencapaian MDGs.
“Selama ini secara sengaja ataupun tidak, media sudah cukup banyak terlibat dalam upaya pencapaian MDGs. Namun upaya itu masih perlu ditingkatkan dengan menggali berbagai pendekatan dan teknik yang mungkin dilakukan untuk membuat liputan mengenai MDGs bisa menjadi liputan yang tidak bernas, tapi juga seksi dan menarik minat khalayak untuk mengikuti,” kata Haris.
Pemenang penghargaan jurnalistik MDGs 2008 diseleksi dari karya-karya jurnalis anggota forum jurnalis peduli MDGs di 15 provinsi, yakni Aceh, Sumatra Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Bali, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Ambon, Papua, Papua Barat.
Karya yang diseleksi adalah karya jurnalistik mengenai isu MDGs yang dipublikasikan atau disiarkan sejak bulan Juli 2007 sampai dengan Maret 2008. Penghargaan yang rencananya akan diberikan setiap tahun ini, diberikan dalam bentuk piagam, laptop dan uang tunai.

Ekosistem Unik Terancam

2008-04-11T06:12:00.000-07:00

PULAU Borneo yang merupakan ekosistem unik yang didominasi oleh dataran tinggi dan wilayah pegunungan terancam kelestariannya, karena kerusakan yang berlangsung secara cepat dan luas, sehingga perlu upaya untuk menyelamatkannya dan melestarikan ekosistem ini.
Ekosistem unik yang didominasi oleh dataran tinggi dan wilayah pegunungan, yang memiliki kekayaan biodiversitas yang tinggi dan menjadi serapan air yang mengalirkan air bagi keseluruhan pulau Borneo.
Tiga negara yang turut menjaga Heart of Borneo, Nurhidayat, Dirjen Konservasi Kawasan Perlindungan Hutan Konservasi Alam (PHKA) dari Indonesia, Datuk Haji Lan Talif Saleh, Director of Forestry Sarawak Departemen, dan Haji Saidin Bin Saleh, Director of Forestry Brunei Darussalam, akan menuangkan rencana aksi strategis, sebelumnya pada tanggal 2-3 April, pertemuan trilateral didahului dengan pertemuan khusus di level teknis dalam mempersiapkan dokumen Strategic Plan of Action (SPA) Heart of Borneo yang draftnya telah disiapkan oleh Indonesia serta telah dikomunikasikan dengan negara counterpartnya yaitu Brunei Darussalam dan Malaysia. Pertemuan khusus ini tentunya dirasa penting untuk menghasilkan draft final yang akan dibahas pada pertemuan dan mendapatkan pengesahan.
Konferensi Pers HoB di Hotel Mahkota, Nur mengatakan akan mempersiapkan lima program, diantaranya penataan ruang yang saling mempertimbangkan spatial plan, agar terdapat pertimbangan dan kebijakan yang ada di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam. Kedua, Protected area, yang menekankan pada daerah konservasi yang sudah dikembangkan agar dapat dimanfaatkan dan difungsikan, selanjutnya pada sustainable management, lokasi Heart of Borneo, bukan hanya kawasan hutan lindung saja, tapi didalamnya juga termasuk hutan produksi. Ia sangat mengharapkan, para pemegang izin hutan produksi dapat menerapkan kelestariannya.
Keempat, adalah masalah development, kawasan potensial untuk promosi kolaborasi plan untuk meningkatkan dan memanfaatkan potensi yang ada. Terakhir adalah, Capacity Bulding, yang sudah diarahkan ke pemerintah pusat, daerah dan masyarakat, ”Sehingga seluruh element dapat mengelola sesuai dengan asas yang ada, dan masyarakat betul-betul mampu bagaimana membedakan antara konservasi dan produksi,” papar Nur.
Selanjutnya, Datuk Haji Lan Talif Saleh menegaskan, pihaknya dari Malaysia, telah berkomitmen untuk menjaga kelestarian hutan dan meminimalisir perdagangan kayu yang berasal dari illegal logging. Terus terang, ia tidak terima dengan sikap oknum yang sengaja memperjual belikan dan memperdagangkan kayu tanpa surat izin yang sah, ditambah lagi, kayu-kayu tersebut berasal dari negara tetangga.
Kemudian, Haji Saidin Bin Saleh mengungkapkan, inisiatif yang diberlakukan ini merupakan pembangunan lintas negara dalam skala ekoregion, yakni Trinational Project Document mengjadi tanda terjalinnya kolaborasi yang baik antara tiga negara.
Implementasi, ini jelasnya harus dilaksanakan secara konsisten dan sesuai kebutuhan akan membantu peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan hutan secara bijak, memastikan dukungan dan ketersediaan sumber pendanaan yang berkelanjutan.

Rencana Aksi Tiga Negara

TIGA Negara, Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam telah mendeklarasikan kesepakatannya untuk menjaga Heart of Borneo (HoB), dimana hutan Indo-Malayan di Asia Tenggara masih dapat dipelihara dalam lingkup luas dan dalam jangka waktu yang lama.
Hutan Indonesia saat ini mencapai 57,1 persen, Malaysia 42,3 persen dan Brunei Darussalam 0,6 persen.
Rencana aksi strategis forum tiga Negara untuk Heart of Borneo (HoB) akan dituangkan dalam strategic plan of Action (SPA) Heart of Borneo di tingkat Negara dan dalam dokumen kerja nasional yang mendasar untuk mewujudkan visi konservasi dan pembangunan berkelanjutan di tiga Negara untuk Jantung Borneo,
Drs. H Syakirman, Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, yang didampingi Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Barat Ir. H. Fathan A. Rasyid, M.Ag, mengatakan HoB memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, yakni 50 persen jenis flora dan fauna yang hanya ditemui di Borneo.
Kawasan HoB ini misalnya, merupakan hulu dari 14 sungai utama di Pulau Borneo, yakni Sungai Kapuas, Katingan, Barito dan Mahakam.
“Deklarasi tiga Negara ini telah menjadi salah satu tonggak sejarah yang amat penting dalam upaya membangun fondasi kerjasama lintas Negara dalam bidang konservasi dan pembangunan berkelanjutan,” kata Syakirman, dalam acara konferensi Pers di Hotel Mahkota Pontianak.
Di Indonesia, wilayah HoB meliputi tiga wilayah provinsi yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur yang luas mencakup sekitar 12,6 juta hektar. Luas HoB Kalbar mencapai kurang lebih empat juta hektar.
Kerja sama serupa juga telah dilakaksanakan antara lain di Congo Basin di Afrika yang dideklarasikan oleh 6 negara di Afrika Tengah pada tahun 1998. Brazil inisiatif serupa yang bernama Amazon Region Protected Areas (ARPA) yang mengelola dan melindungi kawasan seluas 50 juta hektar yang telah diluncurkan oleh Presiden Brazil dalam pertemuan di Johanesburg Afrika Selatan tahun 2002.
Sementara itu, di Indonesia tahun 2004 telah disepakati kerjasama antara Indonesia, Malaysia dan Fhilipina dalam pengelolaan Sulu Sulawesi Marine Ecorigen (SSME).□

Desa Itu Berubah Menjadi Permadani Hitam

2008-03-07T22:39:00.000-08:00

Desa itu kini telah menjadi lautan Lumpur Lapindo dan permadani hitam, tidak sedikit jiwa yang dikorbankan, sejak tahun 2006 lalu, baru saja aku menginjakkan kaki disana, namun kini telah hanyut dan tidak tersisa.
Berikut, adalah ulasan ceritaku ketika berada di Surabaya menuju Porong-Sidoarjo yakni seputar perjalananku menuju wisata Lumpur.

Sabtu (23/2) terik matahari sedikit menguras keringatku, meski pada hari itu, aku bersama suamiku memiliki rencana untuk mengunjungi wisata lumpur atau yang sering disebut wilayah Lumpur Lapindo yang kini telah menelan tiga desa dan ratusan warga, namun hal tersebut tidak mengurungkan niatku.
Untuk menginjakkan kaki yang telah menenggelamkan tiga desa yakni Desa Renokenongo dan Desa Jatirejo di Kecamatan Porong serta Desa Kedungbendo di Kecamatan Tanggulangin menempuh waktu yang tidak sedikit, sekitar 1,5 jam, ditambah lagi dengan hiruk pikuk kendaraan yang melewati jalur Surabaya-Porong sangat padat, maklum saja, jalur ini sering digunakan untuk mobil-mobil besar untuk angkut muatan.
Jam tangan menunjukkan pukul 15.20 WITA berangkat dari rumah nenekku yang terletak di Jalan Jetis Kulon, Surabaya Jawa Timur, rute yang dilalui tidak berbeda seperti yang kulewati ketika Desember 2006 lalu, yakni pertama kalinya aku melihat dengan mata kepalaku sendiri situasi Lumpur Lapindo yang ketika itu telah menelan tiga desa, namun tidak separah seperti yang kulihat kemarin, ketika itu, beberapa rumah memang sengaja ditinggalkan oleh penghuninya. Rumah penduduk, sekolah, serta pabrik yang sebelumnya mewarnai dinamika sosial ekonomi di tiga desa itu pada akhirnya hanya menyisakan puncak atap bangunan yang tertangkap pandangan mata. Sama tragisnya dengan itu, jagat flora mati mengering dalam kubangan lumpur panas. Sementara hamparan sawah telah berubah menjadi "permadani" lumpur.
Saat itu, (Kamis, 14 Desember 2006) aku pernah mewawancarai salah satu korban Lumpur Lapindo, Sumardi, kalau tidak salah begitu namanya, karena sudah lama juga laporan perjalananku pada waktu itu kubuat, tapi, aku masih ingat perawakannya, dengan rambut keriting dan perawakan yang tidak besar, pria setengah tua itu duduk di sisi “sungai” Lumpur Lapindo, dan aku pun tidak lupa percakapan kami pada waktu itu, walaupun dengan durasi yang cukup singkat. Tidak lama kemudian, ia beranjak dari pandangannya sesaat dan menghampiri gubuk atau pos petugas yang menangani penyedotan air Lumpur Lapindo yang dialirkan melalui sungai terdekat.
“Sedang apa pak disini, sebagai petugas juga ya,” tanyaku sambil memperkenalkan diri.
“Tidak mbak, aku dulu tinggal disini, tapi rumahku sudah tak tinggali, gara-gara Lumpur Lapindo ini,” ujarnya dengan bahasa Jawa yang begitu kental, walaupun sampai saat ini, aku tidak tahu dimana keberadaannya, meski ketika itu ia pernah mengatakan tinggal di gubuk penampungan dengan harapan ada penggantian tempat tinggalnya.
Tidak terasa, perjalananku tiba di ‘wisata Lumpur” pukul 16.15, waktu masih menyisihkan aku untuk ternyata, ditempat itu sudah ramai dikunjungi masyarakat luar pulau Jawa yang penasaran ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri.
Suasana tampak berubah, dulu, masih banyak petugas yang lalu lalang melakukan penyedotan Lumpur, serta tampak lengang warga yang ingin menikmati pemandangan Lumpur pada saat itu.
Namun ketika kedua kalinya aku menginjakkan kaki disana, beberapa korban Lumpur Lapindo menjual pernak-pernik yang dapat dimanfaatkan, yang benar-benar kuperhatikan ketika itu salah satu diantaranya yang menjual Compact Disc (CD) tentang terjadinya lumpur Lapindo hingga penghujung tahun 2007. Aku hanya bisa melihat dan tidak mampu untuk membelinya.
Tiba di tempat masuk, penjaga pintu memaksaku merogoh Rp. 1000 dari kocek celanaku, yang pasti yang menjaga pintu masuk itu juga merupakan korban Lumpur Lapindo yang ingin meraup rezeki, bagaimana tidak, tempat tinggal para korban hanya berpayung posko penampungan, tidak ada lagi rumah bersandarkan tempat tidur, kursi yang empuk, dan siaran televise yang menarik, kini yang terbesit di pikiran para korban hanyalah “bagaimana aku bisa makan pada hari ini dan esok”.
Plang “Wisata Lumpur” itu telah kulewati, terdapat beberapa polisi yang berjumlah 30 orang, selain itu ada pula tentara yang memakai seragam andalannya yakni berjumlah 10 orang, tidak ketinggalan satpam pun turut terlibat di kawasan tersebut.
Aku sudah lupa, apa nama desa yang kuinjak ketika itu, karena pemandangan yang kulihat hanya lapangan sepak bola berpermadani warna hitam, mungkin ukurannya bisa mencapai lima atau sepuluh kali lipat ukuran lapangan sepak bola yang sebenarnya.
“Bisa dipakai untuk bal-balan ( main sepak bola, red) mbak, Cuma gak ada yang berani, soale ana (ada, red) yang masih basah,” kata adikku, Didit yang turut mengantarkan ke lokasi tersebut.
Para petugas masih berjaga-jaga, namun dari kejauhan pandanganku, ada beberapa orang yang mengambil genteng-genteng rumah yang berjejer rapi dan bershaf, mungkin ada 200 rumah atau lebih yang kini tidak memiliki genteng dan pintu serta jendela, karena beberapa korban Lumpur Lapindo terpaksa memeretelinya lalu dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup. Genteng yang mereka ambil itu, ternyata rumah milik mereka sendiri, kuperhatikan dengan seksama peristiwa ketika itu.
Kekhawatiran korban Lumpur Lapindo tampaknya semakin getir, karena, jumlah semburan makin bertambah saja. Saat itu, gambar yang mampu kuabadikan, terdapat semburan yang muncul dari balik menara masjid yang telah merendam bangunan masjid dan menyisakan menara hingga ukuran satu meter saja, tampak semburan itu tampak jelas dari jauh.
Keganasan Lumpur Lapindo bukan hanya menelan tempat tinggal, rumah ibadah dan sarana fasilitas penduduk, tapi beberapa batas ring yang dulu pernah dibuat, kini telah jebol sehingga lumpur semakin meluas.
Fenomena alam ini, ternyata menjadi pemandangan yang menarik bagi para wisatawan yang hadir saat itu, pengunjung berupaya untuk mengabadikan gambarnya bersama keluarga.
Pelajaran paling berharga dari kenyataan pahit ini ialah memberikan pengakuan akan timbulnya dilematik antara pengusaha tambang minyak dengan masyarakat sekitar. Dalam konteks tenggelamnya tiga desa di Porong itu, tidak terelakkan telah mencuat problema piramida korban manusia dengan masyarakat sebagai tumbal pengorbanannya. Pertaruhannya ke depan ditentukan oleh besar kecilnya dimensi-dimensi kemanusiaan dalam proses dan penyelesaian relokasi warga ke tempat lain. Jika relokasi itu ternyata hanya menggulirkan petaka bagi masyarakat yang terlanjur diposisikan sebagai basis terbentuknya piramida pengorbanan, maka masyarakat oleh sebuah proses pengusaha pertambangan minyak tidak hanya terjadi di Porong, tetapi bakal mencuat di tempat-tempat lain di atas persada Nusantara ini. ■

Kisah Penyandang Cacat

2008-01-07T06:08:00.000-08:00

“Tolong Perhatikan Kami”

Tidak banyak harapan yang diberikan kepada penyandang cacat. Mereka harus bersusah payah mencari sesuap nasi demi keluarga.
Suparlis WS, Ketua DPD Persatuan Penyandang CACAT Indonesia Provinsi Kalbar mengakui, beberapa penyandang cacat mengeluhkan dengan infrastruktur yang ada, terutama jalan, tempat ibadah, siaran televisi dan akses penunjang lainnya.
Kini, yang ia temui hanya mall saja. Padahal, jelasnya, tidak semua masyarakat adalah normal, pihaknya pun ingin mendapatkan pelayanan yang sama dengan orang normal lainnya.
Sudah lama ia menyuarakan maksud dari kawan-kawan dari persatuan penyandang CACAT Indonesia Provinsi Kalbar, namun hingga kini tidak ada satupun yang bergeming untuk memperhatikan nasib mereka.
Padahal di dalam UU No. 4 tahun 1997 telah mengatur Penyandang Cacat, harapan penuh yang ia lontarkan adalah akses Jalan A. Yani dapat diperhatikan kepada penyandang CACAT, terutama yang menggunakan kursi roda, karena ia melihat akses tesebut kini tidak ada lagi.
“Padahal dulu di TVRI ada alat bantu bagi tuna rungu, mengapa sekarang tidak ada lagi, demikian juga dengan akses jalan yang ada di Pontianak, tapi kini jalannya sudah rusak, hancur lagi,” kata Suparlis.
Hal itu pun dibenarkan, Deny, yang mengaku telah lama menantikan janji pemerintah untuk memberikan perhatian kepada penyandang cacat. Ia sangat menyayangkan, rumah ibadah yang dinilai tidak memperhatikan penyandang cacat, sebagian besar rumah ibadah yang disediakan untuk masyarakat normal, sedangkan bagi tuna rungu tidak diberikan bantuan alat komunikasi yang pantas.
Bukan hanya itu, pekerjaan yang layak dilakukan pun tidak diberikan kepada penyandang cacat, seperti menjadi kasir atau sun parking yang ada di mall Kota Pontianak. Padahal, kata Suparlis, penyandang cacat juga mampu melakukan pekerjaan orang normal, dan mereka tidak ingin dibedakan.
“Kami mengakui kekurangan, tapi kami jangan didiskriminasikan, kami mampu melakukan pekerjaan yang ditawarkan pemerintah tapi mengapa kami tidak mendapatkan kesempatan itu,” kata Deny.
Mencari kerja di perusahaan yang ada, jelasnya sangat sulit. Mau tidak mau, ia harus membuat usaha sendiri, seperti sablon, percetakan, menjahit, memasak dan prestasi yang patut dikaryakan.
Torehan prestasi pun selalu digemingkan oleh penyandang cacat Provinsi Kalbar, contohnya, Ismail yang berhasil meraih juara I atlet lomba yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Olahraga Cacat (BPOC).
Kemudian, Ugaya, penyandang cacat tuna netra yang berhasil menjuarai lomba nyanyi di Kendari, tapi prestasi yang diperoleh ini hanya sesaat saja.
Bila melihat dari data perbandingan yang ada di pusat statistik, dari seratus penyandang cacat hanya satu orang saja yang mendapatkan kesempatan.
Padahal, hal ini tidak seharusnya terjadi, karena masih banyak peluang dan kesempatan yang bisa diberikan kepada penyandang cacat, dan mereka bisa bekerja secara normal. Malah, dari hasil penelitian yang dilakukan media nasional, penyandang cacat dapat melakukan pekerjaan lebih dari manusia normal, karena keuletan dan semangat mereka, yang mampu ditunjukkan kepada orang normal. □

* Musyawarah MABM

2007-12-25T02:49:00.002-08:00

Tak Terpengaruh Perkembangan Politik

Musyawarah MABMKB melibatkan 12 kabupaten/kota akan membentuk generasi ketiga, dengan mengevaluasi keberadaan MABMKB, mengimplementasikan AD/ART dan regenerasi pengurus.
Majelis Adat Budaya Melayu Kalimantan Barat (MABMKB) akan melibatkan seluruh masyarakat melayu yang ada di Kalbar, untuk turut berpartisipasi dalam pesta musyawarah yang akan digelar, 28-30 Desember mendatang.
Ketua MABM Provinsi Kalbar, H Abang Imien Taha, mengatakan, tema kegiatan digelar dalam musyawarah III MABMKB, melalui konsolidasi organisasi yang berkesinambungan guna meningkatkan harkat dan marwah dalam tamaduan melayu.
Tujuannya, untuk merevisi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, menetapkan program umum organisasi, kemudian menilai laporan pertanggungjawaban pengurus MABMKB periode 2002-2007 serta memilih dan menetapkan kepengurusan organisasi periode 2007-2012.
“Acara ini sekaligus memperingati hari ulang tahun MABM yang ke-10, bahwa hingga kini MABM mampu dipimpin oleh figur nasionalis dan Islam yang luar biasa,” ungkap Abang, di Balai Kerja Rumah Melayu, Rabu (12/12) sore, kemarin.
Untuk itu, Abang mengajak seluruh lapisan masyarakat Melayu agar dapat mendukung pesta demokrasi ini. Untuk pelaksanaan acara ini sendiri, Abang mengatakan akan dilaksanakan di rumah melayu dan peserta akan diakomodasi di Hotel Merpati.
Kemudian, pihaknya pun akan mengundang organisasi yang bernaung di bawah MABMKB sebagai peninjau dan peserta seperti MABM Kabupaten Sambas, Bengkayang, Pontianak, Ketapang, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Landak, Sekadau, Melawi, Kota Singkawang, Pontianak, Syarikat Niaga Melayu Kalbar, FKPPM Kalbar, Perempuan Melayu Kalbar, dan LBH MABMKB.
Ketua Panitia, Drs. H. Chairil Effendy, MS mengatakan, masing-masing akan diundang tiga pengurus, dan empat orang dari organisasi bersayap (Syarikat Niaga Melayu Kalbar, FKPPM Kalbar, Perempuan Melayu Kalbar, dan LBH MABMKB, red).
Ia menegaskan, siapapun dapat menjadi pengurus di dalam organisasi ini, karena jelasnya, MABMKB bukan organisasi politik, asal mampu untuk mematuhi aturan yang diberlakukan dan merupakan suku melayu asli.
“Orang yang dipilih nanti, adalah orang melayu asli dan mengerti dengan kepatutan,” ungkap Chairil di depan wartawan di tempat yang sama.
MABMKB, jelas Chairil tetap berlandaskan pada seni, budaya, dan bahasa, tidak berpengaruh pada perkembangan politik pada saat ini, maka ia sangat mengharapkan MABMKB dapat memfungsikan diri sebagai media yang berperan dalam melestarikan adat budaya melayu. ■

Kriminalisasi Kebijakan Bahan Pertimbangan Pemerintah Pusat

2007-12-25T02:45:00.000-08:00

Kriminalisasi kebijakan ternyata menjadi topik hangat yang diangkat dalam forum Rakernas VII Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) yang berlangsung di Kota Pontianak dari tanggal 4-7 Desember kemarin.
Ketua DPRD Kota Pontianak, H. Gusti Hersan Aslirosa, SE, kepada saya mengatakan bahwa saat ini telah terjadi kegelisahan di kalangan anggota legislatif karena semakin banyaknya kasus `korupsi` yang dituduhkan kepada DPRD, khususnya DPRD Kota periode 1999-2004. Permasalahan lain adalah, banyaknya peraturan yang dituangkan pemerintah pusat serta mengambil kebijakan terlalu cepat, sehingga peraturan timbul peraturan-peraturan baru.
Saat ini, kata Hersan banyak pimpinan dan anggota DPRD Kota yang menerima `vonis publik` sebelum kasusnya selesai diproses peradilan. Padahal menurut salah seorang Ketua Adeksi ini vonis publik yang dibebankan kepada anggota legislatif itu jauh terasa lebih berat daripada vonis pengadilan, karena banyak anggota DPRD yang sebelumnya adalah tokoh masyarakat yang dihormati. ”Padahal belum tentu para anggota DPRD itu benar-benar bersalah,” ujarnya.
Inilah yang mendorong Adeksi untuk mengangkat isu tersebut dalam Rakernas VII. Bahkan dalam pelaksanaan Rakernas Adeksi VII kemarin, panitia menjadikan isu tersebut dalam sebuah topik seminar tersendiri.
Hal yang cukup luar biasa dalam rakernas kali ini, panitia mampu mengundang, dua orang menteri. Mereka adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan, Mutia Hatta dan Menteri Dalam Negeri, RI Mardiyanto serta mengundang pakar-pakar yang berkompeten untuk membahas persoalan tersebut, seperti E.E. Mangindaan (Ketua Komisi II DPR RI), MPM, Dirjen BAKD Depdagri, Ir. Timbul Pudjianto serta Peneliti LIPI Dr. Syamsuddin Harris, MA.
Hersan juga memaparkan bahwa anggota DPRD periode 1999-2004 yang dijerat kasus hukum lebih banyak disebabkan oleh karena badan legislatif periode tersebut adalah badan legislatif periode transisi yang menjalankan produk hukum transisi. Adapun produk hukum saat itu adalah UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah). Salah satu Peraturan Pelaksana dari UU tersebut adalah PP No. 110 Tahun 2000, yang sama sekali tidak memiliki dasar pijakan. Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UU No 22 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pelaksanaan hak (keuangan dan administrasi DPRD) diatur oleh Peraturan Tata Tertib DPRD dan bukan oleh Peraturan Pemerintah.
Persoalannya menurut Ketua DPD Partai Golkar Kota Pontianak ini, pihak Kejaksaan menjadikan PP 110/2000 sebagai acuan untuk menjerat pimpinan dan anggota DPRD. ADEKSI menganggap bahwa PP 110/2000 tidak memiliki pijakan hukum yang jelas. Terlebih PP tersebut oleh MA sudah dinyatakan tidak sah atas upaya judicial review DPRD Propinsi Sumatera Barat. Namun pada kenyataannya PP tersebut masih dipakai oleh kejaksaan sebagai dasar dakwaan. Padahal menurut aturan hukum, seharusnya sebuah peraturan yang dinyatakan tidak sah oleh MA atas upaya judicial rewiew, maka dengan sendirinya peraturan tersebut tidak berlaku lagi.
Adeksi sendiri menurut Hersan sangat mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Namun Adeksi tidak ingin pemberantasan korupsi dilaksanakan tanpa dasar hukum, karena ratusan bahkan ribuan anggota DPRD yang telah dijerat tuduhan tersebut sebenarnya juga sedang melaksanakan perintah Undang-Undang. ”Kami berharap melalui Rakernas VII yang dilangsungkan di Kota Pontianak ini, persoalan-persoalan tersebut dapat dicarikan solusinya,” pungkasnya.□

Antisipasi Global Warming dengan Gerakan Tanam Pohon

2007-12-02T05:05:00.000-08:00

Pemanasan global merupakan dampak dari aktivias manusia terutama dalam penggunaan bahan bakar fosil yang tidak terkendali serta perubahan penggunaan lahan.
Gubernur Kalbar, Usman Ja'far mengatakan, bahwa permasalahan lain adalah terjadinya, degradasi hutan, penjarahan hutan, alih fungsi lahan dan kebakaran hutan, sehingga deforestrasi hutan terus meningkat, dimana secara nasional tercatat mencapai rata-rata 1,08 juta Ha per tahun, sedangkan untuk Provinsi Kalimantan Barat selama periode 2003-2005 diperkirakan mencapai 53 ribu Ha.
Kemudian, berdasarkan master plan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) di wilayah Provinsi Kalimantan Barat saat ini terdapat lahan kritis kurang lebih 5,1 juta Ha, yaitu berada di dalam kawasan hutan seluas 2,1 juta Ha dan di luar kawasan hutan seluas 2,9 juta Ha.
"Kita menyadari bahwa upaya rehabilitasi hutan dan lahan sampai saat ini belum mampu memulihkan seluruh lahan yang rusak," katanya.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, wilayah Kalbar sendiri telah melakukan penanaman pohon guna mengantisipasi dampak pemanasan global tersebut, Departemen Kehutanan menyumbang 25 ribu batang dan melalui BP DAS Kapuas sebanyak 20 ribu batang. Sebagian telah didistribusikan ke Pemerintah Kota Pontianak berjumlah 7.000 batang, organisasi wanita Kota Pontianak 3.000 batang, kampus di Kota Pontianak, 5.000 batang, sekolah di Pontianak 2.500 batang, Ikatan Guru TK Indonesia berjumlah 1.000 batang. Selanjutnya didistribusikan ke Poltabes Pontianak, 500 batang, lalu Kodim 1207 Pontianak sebanyak 1.000 batang, Korem 121/ABW sekitar 5.000 batang. Kemudian melalui kerja sama dengan Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat sejumlah 50 ribu batang dan pemuda Muhammadiyah sejumlah 10 ribu batang.
Seluruh kabupaten dan Kota se Kalimantan Barat juga melaksanakan kegiatan penanaman serentak dengan jumlah bibit sebanyak 263.700 batang. Dengan rincian, Kabupaten Sambas, 75 ribu batang, Kabupaten Bengkayang 1.200 batang, Kota Singkawang 20 ribu batang, Kabupaten Pontianak 20 ribu batang, Kabupaten Landak 65 ribu batang. Sedangkan Kabupaten Sanggau berjumlah 28 ribu batang, lalu, Kabupaten Sekadau 19 ribu batang, Kabupaten Sintang 10 ribu batang, Kabupaten Melawi, 8.000 batang. Kabupaten Kapuas Hulu berjumlah 12.500 batang, serta Kabupaten Ketapang sejumlah 5.000 batang.

Rehabilitasi hutan dan lahan pentingnya karena menjaga ekosistem lingkungan hidup sangat penting. “Saya hanya ingin mengingatkan kembali, bahwa kondisi kawasan hutan di Kalimantan Barat saat ini sudah dalam kondisi terdegradasi. Sehingga upaya untuk melakukan rehabilitasi terhadap hutan dan lahan sudah sangat mendesak untuk diwujudkan bersama,” kata dia.

Sebagai orang nomor satu di Kalbar saat ini sangat berharap, seluruh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak penyelamat lingkungan. Sehingga gerakan menanam dan memelihara pohon menjadi suatu gerakan yang solid dan bergulir serta terus membesar, yang pada gilirannya akan berdampak pada perbaikan kualitas lingkungan dan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Oleh karena itu, UJ menawarkan strategi yang menciptakan iklim kondusif bagi tumbuhnya upaya-upaya rehabilitasi dan konservasi hutan oleh masyarakat.

Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Kusmayanto Kadiman, Ph.D memandang penting, penanaman pohon, yang dilakukan secara serempak di Indonesia, Rabu (28/11) lalu. Sebab dengan cara ini, Indonesia telah mampu menyelamatkan paru-paru dunia, yakni hutan.
Menurutnya bumi saat ini tengah menghadapi beberapa ancaman global, seperti erosi, polusi dan rusaknya lingkungan alam, kepunahan dan hilangnya beberapa jenis flora dan fauna, pemanasan global, kebakaran lahan dan hutan, masalah sampah, dan ledakan penduduk.
Aksi penanaman pohon serentak di Indonesia dan Pekan Pemeliharan pohon, menurut Kusmayanto telah mengarah pada suatu partisipasi yang didorong kesadaran, kemauan dan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia.
Alasan dari kegiatan ini, tegas Kusmayanto, Indonesia memiliki peran yang penting dalam isu perubahan iklim global dalam kaitannya dengan keadaan sumber daya hutan, yang dinilai memiliki peran sebagai penyimpan, penyerap, dan sumber emisi karbon.
"Sebagai volunteer kita bertekad untuk turut mengurangi emisi gas rumah kaca, upaya yang kita lakukan salah satunya dengan menanam pohon. Makin banyak kita memelihara pohon maka pohon-pohon ini berubah menjadi hutan yang mampu menyerap gas-gas rumah kaca itu," kata Kusmayanto kepada wartawan.
Oleh karena itu, jelas Kusmayanto kebijakan pemerintah dalam pengelolaan hutan agar dapat diperhatikan, karena manfaatnya sebagai paru-paru dunia dan penyuplai oksigen.
Saat ini pemanasan global telah menjadi sorotan utama berbagai masyarakat dunia, terutama negara yang mengalami industrialisasi dan pola konsumsi yang tinggi.
Perubahan iklim akibat pemanasan global, pemicu utamanya adalah meningkatnya emisi karbon, akibat penggunaan energi fosil, seperti bahan bakar minyak, batubara atau bahan yang tidak dapat diperbaharui.
Dampak pemanasan global ini, tegas Kusmayanto, siang kemarin menyatakan bahwa dapat dirasakan secara keseluruhan oleh seluruh dunia saat ini adalah perubahan iklim, yaitu main panjangnya musim panas dan makin pendek musim hujan, hingga terjadi gagal panen. Akibatnya, hal ini akan mengancam produktivitas dan kesejahteraan petani.□

Pontianak Pertama di Indonesia Pengolahan Sampah Ramah Lingkungan

2007-12-02T04:44:00.000-08:00

Masyarakat Kota Pontianak patut bangga dengan adanya pengolahan sampah yang terletak di TPA Batulayang. Sampah bisa diubah jadi rupiah dan kota pertama di Indonesia yang menerapkan Protokol Kyoto yang fokus mereduksi gas karbon.
Sampah yang menumpuk di TPA biasanya hanya mengandalkan reduksi alami. Yakni pembusukan bahan organik oleh bakteria organik. Sayangnya hasil pembusukan secara organik melepaskan gas metan yang mudah terbakar sehingga menyumbang karbon di udara. Karbon melesat ke udara dan menyebabkan panas bumi meningkat.
Reduksi sampah secara tradisional juga dengan membakar. Sampah-sampah, terutama yang plastik tak bisa cepat terurai menjadi tanah. Petugas dinas kebersihan biasanya mengambil jalan pintas dengan membakar. Aktivitas pembakaran ini juga menyebabkan gas karbon meningkat di udara yang pada akhirnya menimbulkan global warming.
Panas bumi yang meningkat akibat hal-hal seperti di atas dikenal dengan istilah dampak rumah kaca. Dan dari dampak peningkatan suhu di permukaan bumi maka es di kutub utara dan selatan akan mencair lebih pesat sehingga dataran-dataran rendah di permukaan bumi berisiko banjir besar. Kota Pontianak pun sudah kerap kali merasakannya akhir-akhir ini. Apalagi pada sektor yang lain hutan menipis, lahan pertanian terkonversi ke lahan-lahan beton, industri yang tak ramah lingkungan meningkat dan ozon bocor. Lengkaplah sudah.
Konsentrasi dalam memecahkan persoalan tersebut dilakukan negara-negara maju dengan kesepakatan Kyoto. Kerap disebut Protokol Kyoto. Inti dari Protokol Kyoto adalah bagaimana gas karbon bisa direduksi.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah upaya-upaya menekan pengeluaran gas karbon, termasuk dari kahan TPA. Bagi para pihak yang bisa menekan gas karbon dengan ukuran tertentu yang memenuhi standar CER (Certificate Emmision Reduction) maka akan dibayar. Oleh karena itu TPA Batulayang menerobos peluang tersebut dengan kerjasama Pemkot dan PT Gikoko Kogyo sehingga bisa mengelola sampah menjadi rupiah.
Wali Kota Pontianak, Buchary A. Rachman, menjelaskan, TPA Batulayang terletak pada jarak 15 km dari Kota Pontianak di lahan milik pemerintah seluas 26,6 Ha. Diperkirakan pada akhir tahun 2006 TPA Batulayang telah menampung 400.000 ton sampah.
TPA Batulayang mulai beroperasi tahun 1996 dengan luas sebesar 13 Ha. Buchary mengatakan pembebasan lahan dimulai pada tahun 1994 untuk luas lahan sebesar 5,4 Ha. Perluasan lahan berlanjut sampai sebesar 26,6 Ha luas lahan.
Saat ini hanya 11 Ha yang sudah dipergunakan dan sebagian dipergunakan sebagai zona penyangga atau buffer zone. Ia mengungkapkan TPA Batulayang menerapkan sistem Lahan Urug Terkendali atau Controlled Landfill Management System.
Dipaparkannya, sekitar TPA terdapat masyarakat yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu masyarakat Kelurahan Batulayang dan Kelurahan Siantan Hilir.
Kelurahan Batulayang (RT 05/04) memiliki 556 penduduk di mana 20 persen penduduknya bekerja sebagai pemulung dan Kelurahan Siantan Hilir (RT 05/15) memiliki 52 penduduk di mana 80 persennya adalah pemulung. Aktivitas mereka sebagai pemulung adalah mengumpulkan sampah dan menjualnya ke bandar atau lapak.
Pembaharuan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) mencermati dampak lingkungan
dikarenakan oleh rencana perluasan TPA Batulayang, Pontianak. Perluasan lahan akan
memperbesar TPA menjadi dari 13 Ha yang efektif menjadi 26,6 Ha. “Perluasan TPA
diperlukan untuk menampung jumlah sampah Kota Pontianak yang terus meningkat,” kata Buchary belum lama ini.
Ketinggian tumpukan sampah akan dikontrol sehingga tidak melebihi 5 meter. Sistem
manajemen air lindi dengan kontrol yang baik merupakan bagian dari rencana ini.
Sampah akan diangkut dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) menggunakan truk
tertutup (dump truck, arm roll, compactor truck) menuju TPA. Excavator akan
digunakan untuk memindahkan sampah, sedangkan buldozer akan memadatkan dan
membentuk sampah menjadi tumpukan.
Ketika tumpukan sampah mencapai ketinggian 2 meter maka harus ditutup tanah dan dipadatkan lagi. Ketinggian sampah akan berkurang sampai 40 persen, kemudian sampah baru akan ditimbun di atasnya. Proses ini dilakukan terus sampai ketinggian sampah mencapai 5 meter.
Berdasarkan informasi dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pontianak rencana
akhir total perluasan TPA kota Pontianak akan mencapai total 30. Akan tetapi Pemerintah Kota Pontianak belum ada rencana yang jelas kapan sisa lahan 2,9 ha akan dibebaskan. Karena ketersediaan dana dari APBD menjadi faktor penentu.
Di tahun 2007 ini telah dialokasikan dana untuk pembelian lahan seluas 0,5 ha. Pembebasan tanah yang akan dilakukan mengikuti Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 dan No. 65 Tahun 2006.
Masyarakat yang tinggal di sekitar TPA terdiri dari orang-orang Madura, Dayak dan Jawa, yang merupakan masyarakat pendatang. Mereka tinggal di dua RT dari dua Kelurahan, yaitu RT05/RW04 Kelurahan Batulayang dan RT05/RW15 Kelurahan Siantan Hilir.
Pekerjaan mereka adalah sebagai petani, pegawai negeri, buruh harian dan pemulung. Penghasilan mereka Rp 15,000 – Rp 26,000 (US$ 1.65 – US$ 2.86). Sebagai pemulung mereka mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 10,000 – Rp 20,000 (US$ 1.10 - US$ 2.20). ■

UAN 2008 Perlu Kaji Ulang

2007-11-28T04:20:00.000-08:00

Rencana pemerintah untuk menambah enam mata pelajaran dalam penyelenggaraan Ujian Akhir Nasional tahun 2008 nanti. Pemerintah Pusat diminta mengkaji ulang.
Anggota Komisi D DPRD Kota Pontianak, Zainil mengatakan kajian ini harus dilakukan secara serius. jangan sampai nantinya merugikan anak didik bangsa Indonesia, karena tiga mata pelajaran saja telah memberatkan siswa, apalagi dengan enam mata pelajaran.
“Pemerintah jangan mudah untuk membuat keputusan, karena dengan tiga mata pelajaran saja anak-anak sudah kepayahan,” ungkap Zainil.
Menurut anggota legislator Partai Demokrat, UAN yang diberlakukan di masing-masing daerah sangat memberatkan, karena tidak melihat kemampuan anak-anak.
Keputusan ini, akan memperburuk keadaan, serta kemajuan studi anak-anak didik kedepan.
Tapi justru pernyataan berbeda dilontarkan anggota Komisi D DPRD Kota Pontianak, Monginsidi kepada Harian Borneo Tribune, Jumat (23/11) siang di ruang komisi D kemarin. Anggota legislator Partai Amanat Nasional ini menyambut baik UAN enam mata pelajaran, pasalnya, dengan berlakunya enam mata pelajaran ini kata Monginsidi akan memperbaiki kualitas pendidikan yang ada di Kota Pontianak dan Kalbar tentunya.
Dari segi Kota Pontianak, kata ia, kurikulum yang diajukan kepada guru dan siswa di sekolah tidak jauh berbeda dari daerah luar Kalbar seperti Jawa dan Sumatra.
“Mengapa mesti takut tidak lulus, seharusnya kita bangga pada ujian yang diterapkan pemerintah pusat, karena kualitas yang dimiliki siswa Kalbar dan Jawa tidak berbeda,” ujar Monginsidi.
Selama ini, mata pelajaran yang ditingkatkan kualitasnya hanya tiga mata pelajaran saja, padahal masih ada beberapa mata pelajaran lain yang harus diujikan. Esensinya, menurut Monginsidi, semua mata pelajaran harus memiliki standar.
Mengingat hasil ujian pada tahun-tahun sebelumnya sejumlah siswa mengalami penurunan nilai, kata ia, hal ini tidak perlu dikhawatirkan, karena penurunan ini adalah proses pada masa perubahan yang lebih baik.
Sehingga dalam menghadapi situasi yang sulit kedepan, siswa semakin siap menghadapi UAN, baik dengan tiga mata pelajaran atau dengan enam mata pelajaran sekaligus.
Pengkajian ulang yang dilakukan pemerintah pusat, menurut ia tidak perlu, kalau pemerintah Provinsi Kalbar mengusung enam mata pelajaran harus diberlakukan, Monginsidi menegaskan akan mendukung penuh program tersebut.

Jangan Gegabah

Wakil Wali Kota Pontianak, malah tidak setuju apabila UAN diberlakukan enam mata pelajaran, Menurutnya, pemerintah jangan gegabah dalam mengambil keputusan, serta tidak menjadikan anak didik sebagai kelinci percobaan.
“Kita minta pemerintah mengkaji ulang dulu,” kata Sutarmidji. Ketentuannya, apabila pemerintah memberlakukan enam mata pelajaran boleh saja. Dengan syarat kemampuan siswa dan tingkat kelulusan berdasarkan indeks kemampuan siswa dari masing-masing daerah, bukan dari pusat.
Ia menjelaskan, kemampuan siswa Jakarta tidak dapat disamaratakan dengan siswa dari Kabupaten Kapuas Hulu, Kalbar. Hal ini ditinjau dari kemampuan guru, kondisi wilayah, dan fasilitas yang diberikan. Kalau saja enam mata pelajaran yang diberlakukan dari pusat ini tetap diberlakukan hasilnya, akan kacau.
“Jangankan untuk anak didik, sertifikasi saja guru-guru kita masih ada yang tidak lulus,” ungkap Sutarmidji.
Enam mata pelajaran yang diberlakukan dalam Ujian Akhir Nasional menurut Sutarmidji akan membuat kesalahan yang sama, yakni sejumlah siswa tidak lulus dalam ujian yang diselenggarakan.
Dengan tiga mata pelajaran saja 30 persen siswa tidak lolos, ditambah lagi dengan enam mata pelajaran, menurut ia, akan membuat siswa semakin tidak terkendali dalam penyelesaian studi di bangku sekolahnya.

Konsep dan Pendidikan Memajukan Kalbar

2007-11-20T05:06:00.000-08:00

Rahasia yang mampu membangun Kalbar menjadi lebih baik dan maju tidak rumit, cukup konsep pembangunan yang baik dan pendidikan saja.
Salah satu pakar ekonomi sekaligus dosen Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura, Ali Nasrun, SE, MSC yang diwawancarai secara khusus di kediaman rumahnya, Jalan Tanjung Sari Kecamatan Pontianak Selatan, Sabtu (10/11) pukul 13.30 wib, memiliki pemahaman dan pemikiran yang sangat cerdas dalam membangun Kalbar.
Dalam pertemuan Harian Borneo Tribune dengan Ali Nasrun di rumahnya kemarin, ia mengatakan, apabila ternyata Akil Mochtar dan Mecer dapat menjadi gubernur dan wakil gubernur periode mendatang, supaya dapat mempertahankan konsep pembangunan yang merata. Yakni, sesuai dengan aturan yang diamanahkan dalam UUD 1945.
Menurut Ali, saat ini masih banyak dosa dan kesalahan yang diperbuat kepala daerah Kalbar. Sehingga masih banyak PR yang perlu segera diselesaikan oleh gubernur dan wakil gubernur mendatang.
Untuk memperbaiki kesalahan tersebut, perlu adanya konsep yang matang dan terinci dari awal. Sehingga gubernur dan wakil gubernur mendatang, tidak hanya membuat konsep pribadi, tapi juga mampu menjalankan konsep yang telah disusunnya.
Pemikiran cerdas yang ditawarkannnya, gubernur dan wakil gubernur Kalbar yang baik, seharusnya mampu membangun daerah terpencil atau desa. Caranya dengan memberikan infrastruktur yang baik.
Kesalahan yang diperbuat kepala daerah, karena hanya mampu membuat konsep, namun tidak mampu menjalankan konsep tersebut sebagaimana mestinya. Padahal, dalam membangun konsep tersebut, tidak mudah dan perlu proses panjang.
“Konsep tersebut tidak akan jalan kalau duitnya tidak ada,” kata Ali, mantan Dekan Fakultas Ekonomi Untan periode 2001-2006.
Ia mencontohkan membangun Kalbar, seperti kepala rumah tangga. Yang ingin membangun sebuah rumah. Dalam pembangunan rumah tersebut, perlu adanya pemikiran dan bentuk rumah yang diinginkan. Dana yang dibutuhkan juga harus tersedia. Setelah adanya konsep bangunan, maka tindakan selanjutnya adalah mencari pakar atau tukang. Apabila tukang tersebut paham dan mengerti dengan keinginan kepala rumah tangga tadi, ia pun akan mengerjakan rumah tersebut, seperti yang diinginkan kepala rumah tangga. Selanjutnya, bangunan besar dengan pondasi yang kuat pun tercipta, berkat pertolongan konsep yang matang. Ketersediaan dana dan tenaga yang mampu mengerjakan tugas, sesuai dengan keinginan yang diharapkan.
Dari sinilah, Ali memaparkan tiga keputusan yang menjadi tolak ukurnya. Sehingga timbulnya pemikiran konsep dan dana tadi, atas dasar ekonomi yang ditumbuhkan oleh kalangan konglomerat, namun gagal. Kemudian pengusaha besar tidak berani melirik Kalbar. Sebagian besar masyarakat Kalbar masih miskin, dan rakyat golongan menengah ke bawah.
Dari pemaparan di atas, menurut Ali adalah contoh real yang bisa dijalankan gubernur dan wakil gubernur Kalbar mendatang. Yakni, ketika ia membuat konsep tersebut, harus disertai dengan kemampuan dan pengetahuan dari bawahannya. Apabila hal ini tidak terwujud, maka keinginan yang diharapkan tidak akan terlaksana.
“Maka pemikiran awal yang perlu dibentuk gubernur dan wakil gubernur kita adalah, membangun daerah terpencil atau desa. Dengan acara ini, saya yakin Kalbar akan menjadi lebih baik,” ungkap Ali.
Ia memandang infrastruktur yang ada di daerah harus diprioritaskan. Pemerintah tidak perlu susah memikirkan kemajuan kota. Saat ini, keadaan kota sudah semakin baik. Ali merabanya dengan cara fakta. Di tanah kelahiran kelahirannya, Kapuas Hulu masih banyak ketertinggalan dari daerah lain. Sebenarnya, pemerintah perlu memprioritaskan daerah-daerah ini.
Kalau, gubernur dan wakil gubernur hanya memikirkan infrastruktur kota saja, dampaknya akan berdampak sama dengan Jakarta. Yang saat ini kondisinya sangat padat. Untuk itu, seluruh lapisan yang ada di Bumi Kalbar perlu diberdayakan, guna mewujudkan ekonomi kerakyatan yang diharapkan.

Prioritaskan Pendidikan
Kekuatan Akil dan Mecer di beberapa daerah tidak diragukan lagi. Ali Nasrun berharap, Akil mampu meraih impian yang diharapkan selama ini. Ia yakin, Akil dan Mecer memiliki kekuatan di daerah. Pada dasarnya, Akil dan Mecer adalah masyarakat desa yang tahu persis daerah kelahiran dan budaya daerah.
Kekerabatan Ali dan Akil memang tidak dekat. Namun, Ali mengetahui seluk beluk Akil, ketika duduk di bangku DPR-RI. Kepiawaian Akil tidak diragukan lagi.
Ia meminta kepada Akil dan Mecer, tidak mengumbar janji yang tidak pasti kepada masyarakat. Cukup dengan kemampuan pribadi saja dan hasil nyata yang dapat dipamerkan kepada masyarakat sudah cukup. Tidak perlu dengan janji yang muluk-muluk. Ditambah lagi, kalau Akil dan Mecer membangun Kalbar dengan konsep yang ditawarkannya tadi. Tidak dapat dipungkiri, Akil akan menjadi penggebrak dan pembangun Kalbar.
“Tindakan salah kalau gubernur membuat konsep baru, mengapa tidak melanjutkan program lama yang sudah baik,” katanya.
Sebagai akademisi, Ali mengakui pendidikan yang ada di Kalbar masih sangat jauh, dibandingkan dengan daerah lain di luar Kalbar. Ia prihatin dengan anak didik yang ada di Kalbar, karena sebagian besar ketika siswa Kalbar dipertandingkan di daerah lain, akan kalah dan jauh saingan.
Walaupun hanya segelintir saja yang mampu mencicipi kesuksesan tersebut di ajang nasional ataupun internasional, tapi hal ini tidak memberikan kepuasan tersendiri bagi para pendidik.
Disamping pendidikan, kualitas sumber daya manusia di Kalbar pun 70 persen masih sangat jauh. Kalau dibiarkan terus, Kalbar tidak akan berkembang dan maju. Saat ini, ada tiga kriteria penghambat negara maju masih dipegang Kalbar. Yakni, miskin, tidak berkualitas dan pendidikan.
Sebuah pertanyaan terlontar darinya, mengapa kepala daerah sibuk dengan urusan politik, tidak memikirkan nasib rakyatnya. Apakah itu pendidikan, kualitas, kemajuan daerahnya, atau masa depan rakyatnya.
Padahal, bila menerawang jauh pada 62 tahun silam, ketika Indonesia telah merdeka, banyak pemikiran cerdas yang dilahirkan. Terutama pada saat Soekarno memimpin, tahun 1945-1950. Adalah sebenar-benarnya Indonesia yang berpijak pada UUD 1945 dan Pancasila.
Kini seolah-seolah pudar, pembukaan UUD 1945 yang isinya mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi beralih arah. “Mengapa pemimpin tidak amanah lagi dengan UUD 1945,” tanya Ali.
Kesan masyarakat pun sudah terpatri. Bahwa, pendidikan saat ini tidak perlu lagi. Yang paling penting bagi mereka adalah, bekerja dan menghasilkan uang. Untuk mengubah image tersebut, siapa lagi kalau bukan pemimpinnya atau kepala daerahnya. Jangan sampai Kalbar selalu menjadi daerah dengan nomor urut belakang. Karena urusan pendidikan, tidak bisa dinomorduakan.
“Pendidikan sangat penting, masyarakat bawah masih berpikir kalau pendidikan tidak perlu, karena tidak menjamin untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Padahal itu adalah pemikiran yang salah,” pungkas Ali. Ia berharap gubernur dan wakil gubernur periode 2007-2012, ia menawarkan konsep pembangunan yang baik, serta dapat dipamerkan kepada masyarakat Kalbar.□

Memperingati HUT ke 25 SDN 12 Semalah

2007-10-24T06:27:00.000-07:00

Tak kurang dari 360 murid dan guru SD di Kawasan Taman Nasional Danau Sentarum (TNDS), diundang pada peringatan 12 hari jadi SDN 12 Semalah, Desa Nanga Leboyan Kecamatan Selimbau, Kapuas Hulu.
Hal tersebut ditegaskan Koordinator Lapangan Yayasan Riak Bumi, Thomas Irawan, Minggu (21/10) kemarin.
“SD ini adalah sekolah dasar pertama yang didirikan di kawasan TNBK, tahun 1979,” katanya. SD ini dirikan masyarakat tempatan secara swadaya. Mula-mula namanya SD Swasta Semalah. Kini usia sekolah itu sudah menginjak ke 25 tahun.
Ketua Panitia kegiatan, Ade Muin, mengatakan acara akan digelar pada 27-31 Oktober mendatang. Ia adalah sebagai wadah pendidikan lingkungan di Taman Nasional Danau Sentarum akan merayakan hari jadinya.
Pemerintah ketika itu mendirikan SD Inpres di Pega. Tetapi karena keberadaan SD swasta Semalah, pemerintah pun mengambil alih SD ini dan mengubahnya menjadi SDN Pega di Semalah pada tahun 1982.
Tahun ini, SDN 12 Semalah akan memulai pembangunan SMP negeri swasta pertama di kawasan TNDS, yakni Nanga Leboyan. Tentunya akan dirayakan terus menerus untuk memperingati usaha masyarakat kawasan TNDS yang telah memberikan pendidikan selayaknya kepada anak mereka.
“Moment ini sangat baik bila dipergunakan untuk memfasilitasi pendidikan lingkungan kepada anak-anak SD di seluruh kawasan TNDS sebagai pewaris kawasan ini,” kata Ade.
Dengan demikian dalam perayaan ulang tahun perak SDN 12 Semalah, Ade dan panitia lainnya akan mengadakan kegiatan yang berisikan pendidikan lingkungan bagi murid-murid dan guru di Taman nasional danau Sentarum dengan rangkaian acara, seperti pemutaran film lingkungan, kegiatan penanaman pohon-pohon, menggambar bersama, cerdas tangkas yang berwawasan lingkungan, pemanfaat bahan-bahan organis seperti pembuatan kompos, pemeliharaan lingkunan dari sampah-sampah non organik selama perayaan berlangsung dan wartawan foto cilik yang akan ditampilkan dengan slide di setiap acara pemutaran film.
Hasilnya nanti, murid-murid dapat memfokuskan diri pada lingkungan, tumbuhnya wawasan cinta serta semangat para guru agar dapat memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak TNDS, kemudian terbentuknya kampanye cinta lingkungan dan gagasan-gagasan tentang sekolah kejuruan teknologi perikanan darat di kawasan konvervasi TNDS.
Perayaan 25 tahun SDN 12 Semalah yang berlangsung selama lima hari, menurut Ade akan memberikan perhatian kepada guru-guru SD yang bertugas di wilayah yang terpencil seperti kawasan konservasi TNDS, tapi hal penting lainnya adalah proses penyadaran pemeliharaan lingkungan sejak usia muda.
Perhatian ini, jelas Ade bukan hanya memuji beberapa orang guru yang memang berdedikasi, tetapi dengan mengusahakan memperlihatkan secara audio visual dan praktek, berbagai kegiatan yang dapat menggugah rasa cinta lingkungan.
“Kegiatan ini dapat digunakan sebagai bahan kampanye cinta lingkungan yang dapat memiliki dampak yang cukup luas,” harapnya.

Pontianak Dulu dan Sekarang

2007-10-24T06:12:00.000-07:00

Aulia Marti
Borneo Tribune, Pontianak

Pemerintah Kota Pontianak secara geografis merupakan ibukota Provinsi Kalbar, pertumbuhan ekonominya semakin berkembang, karena Kota Pontianak dahulu memiliki sejarah yang tidak pernah luput dari masyarakat Pontianak hingga sekarang.
Perkembangan sejarahnya semakin diminati para wisatawan untuk mengetahui lebih jauh Kota Pontianak, karena berdirinya kota Pontianak adalah bentuk upaya dan perjuangan dari rombongan Syarif Abdurrahman Alkadrie yang memimpin Kota Pontianak semakin berkembang yang kini menjadi Kota Perdagangan dan jasa.
Pada tanggal 24 Rajab 1181 Hijriah yang bertepatan pada tanggal 23 Oktober 1771 Masehi, kala itu, rombongan Syarif Abdurrahman Alkadrie membuka hutan di persimpangan tiga Sungai Landak Sungai Kapuas Kecil dan Sungai Kapuas untuk mendirikan balai dan rumah sebagai tempat tinggal dan tempat tersebut diberi nama Pontianak. Tahun 1192 Hijriah, Syarif Abdurrahman Alkadrie dinobatkan sebagai Sultan Pontianak pertama. Letak pusat pemerintahan ditandai dengan berdirinya Masjid Raya Sultan Abdurrahman Alkadrie dan Istana Kadariah, yang sekarang terletak di Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur.Adapun Sultan yang pernah memegang tampuk Pemerintahan Kesultanan Pontianak:
1. Syarif Abdurrahman Alkadrie memerintah dari tahun 1771-18082. Syarif Kasim Alkadrie memerintah dari tahun 1808-1819.3. Syarif Osman Alkadrie memerintah dari tahun 1819-1855.4. Syarif Hamid Alkadrie memerintah dari tahun 1855-1872.5. Syarif Yusuf Alkadrie memerintah dari tahun 1872-1895.6. Syarif Muhammad Alkadrie memerintah dari tahun 1895-1944.7. Syarif Thaha Alkadrie memerintah dari tahun 1944-1945.8. Syarif Hamid Alkadrie memerintah dari tahun 1945-1950.

Sejarah Pemerintahan Kota
Kota Pontianak didirikan oleh Syarif Abdurrahman Alkadrie yang lahir pada 1742 H dan membuka Kota Pontianak, pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 1771 bertepatan dengan tanggal 14 Radjab 1185, untuk kemudian pada Hijriah sanah 1192 delapan hari bulan Sja'ban hari Isnen, Syarif Abdurrahman Alkadrie dinobatkan menjadi Sultan Kerajaan Pontianak.
Selanjutnya 2 tahun kemudian setelah Sultan Kerajaan Pontianak dinobatkan, maka pada Hijrah sanah 1194 bersamaan tahun 1778, masuk dominasi kolonialis Belanda dari Batavia (Betawi) utusannya Petor (Asistent Resident) dari Rembang bernama Willem Ardinpola, dan mulai pada masa itu bangsa Belanda berada di Pontianak, oleh Sultan Pontianak. Bangsa Belanda itu ditempatkan di seberang Keraton Pontianak yang terkenal dengan nama Tanah Seribu (Verkendepaal).
Pada tanggal 5 Juli 1779, Compagnie Belanda membuat perjanjian (Politiek Contract) dengan Sultan Pontianak tentang penduduk Tanah Seribu (Verkendepaal) untuk dijadikan tempat kegiatan bangsa Belanda, dan seterusnya menjadi tempat/kedudukan Pemerintah Resident het Hoofd Westeraffieling van Borneo (Kepala Daerah Keresidenan Borneo lstana Kadariah Barat), dan Asistent Resident het Hoofd der Affleeling van Pontianak (Asistent Resident Kepala Daerah Kabupaten Pontianak) dan selanjutnya Controleur het Hoofd Onderaffleeling van Pontianak/ Hood Plaatselijk Bestur van Pontianak (bersamaan dengan Kepatihan) membawahi Demang het Hoofd der Distrik Van Pontianak (Wedana) Asistent Demang het Hoofd der Onderdistrik van Siantan (Ass. Wedana/ Camat) Asistent Demang het Hoofd der Onderdistrik van Sungai Kakap (Ass. Wedana/Camat).Kronologis berdirinya Plaatselijk Fonds seterusnya Stadsgemeente, Pemerintah Kota Pontianak, Kotapraja, Kota Besar, Kotamadya Dati 11 Pontianak dapat diuraikan sebagai berikut :

Berada di bawah kekuasaan Asistent Resident het Hoofd der Affleeling van Pontianak (semacam Bupati KDH Tk. II Pontianak). Plaatselijk Fonds merupakan badan, yang mengelola dan mengurus Eigendom (milik) Pemerintah, dan mengurus dana /keuangan yang diperoleh dari : Pajak, Opstalperceelen, Andjing Reclame, Minuman keras dan Retribusi Pasar, penerangan jalan, semuanya berdasarkan Verordening/Peraturan yang berlaku.
Daerah kerja Platselijk Fonds adalah daerah Verkendepaal (Tanah Seribu). Pimpinan Plaatselijk Fonds terdiri dari: Voorziter (Ketua) Beheerder Staadfonds (Pimpinan selain Voorzter), Sekretaris. Behercomisie dibantu beberapa Comisieleden (Pengawasan) Plaatselijk Fonds, setelah pendaratan Jepang, praktis terhenti, terkecuali soal kebersihan, dan bekerja kembali dengan pimpinan tentara Jepang, setelah masuk tenaga sipil Jepang dan adanya Kenkarikan (semacam Asisten Resident) Jepang, maka Platselijk Fonds dihidupkan kembali berganti nama Shintjo yang dipimpin orang Indonesia yaitu Alin. Bp. Muhammad Abdurrachman sebagai Shintjo dan untuk Pimpinan Pemerintah Sipil tetap ada Demang & Ass. Demang dengan nama Jepang adalah Guntjo.
Kemudian, berdasarkan Besluit Pemerintah Kerajaan Pontianak tanggal 14 Agustus 1946 No. 24/1/1940 PK yang disahkan/Goedgskeurd de Resident der Westera Meeling Van Borneo (Dr. J Van Der Swaal) menetapkan sementara Syahkota pertama, yakni R. Soepardan, dan Syahkota melakukan serah terima harta benda dan keuangan Platselijk Fonds pada tanggal 1 Oktober 1946 dari Staats Fonds Muhammad Abdurrachman.
Masa jabatan Syahkota R. Soepardan 1 Oktober 1946 dan berakhir awal tahun 1948, untuk selanjutnya berdasarkan penetapan Pemerintah Kerajaan Pontianak diangkat ADS. Hidayat, dengan jabatan Burgermester Pontianak sampai tahun 1950.
Pembentukan Stadsgerneente hanya bersifat sementara, maka Besluit Pemerintah Kerajaan Pontianak tanggal 14 Agustus 1946 No. 24/1/I946/KP diubah dan diperhatikan kembali dengan Undang-Undang Pemerintah Kerajaan Pontianak tanggal 16 September 1949 No. 40/1949/KP, memutuskan mulai dari tanggal Peraturan ini, berlaku maka Keputusan Pemerintah Kerajaan Pontianak tanggal 14 Agustus 1946 No. 24/1/1946/KP diubah dan diperhatikan kembali. Dalam undang-undang ini disebut Peraturan Pemerintah Pontianak dan membentuk Pemerintah kota Pontianak. Sedangkan perwakilan rakyat disebut Dewan Perwakilan Penduduk Kota Pontianak.
Walikota pertama yang ditetapkan oleh Pemerintah Kerajaan Pontianak adalah NY. Rohana Muthalib, sebagai Wakil Walikota Pontianak, mengingat Ketua Pontianak sebagai Walikota hanya dapat diangkat lelaki yang menurut keputusan Hakim, maka akhirnya pemerintah mengangkat Soemartoyo sebagai pengganti NY. Rohana Muthalib, oleh Pemerintah diangkat sebagai Walikota Besar Pontianak, karena mengingat peralihan Kekuasaan Swapraja Pontianak kepada Bupati/Kabupaten Pontianak tidak termasuk, maka Pemerintah Daerah Kota Besar Pontianak berstatus Otonom.
Perlahan-lahan sesuai dengan perkembangan Tata Pemerintahan, maka dengan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, bentuk Pemerintahan Landschap Gemeente, ditingkatkan menjadi Kota Praja Pontianak. Pada masa ini Urusan Pemerintahan terdiri dari Urusan Pemerintahan Umum dan Urusan Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah).
Selanjutnya perkembangan Pemerintah Kota Praja Pontianak berubah dan sebutannya yaitu dengan berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 Penetapan Presiden No.6 Tahun 1959 dan Penetapan Presiden No.5 Tahun 1960, Instruksi Menteri Dalam Negeri No.9 Tahun 1964 dan Undang Undang No. 18 Tahun 1965, maka berdasarkan Surat Keputusan DPRD-GR Kota Praja Pontianak No. 021/KPTS/DPRD-GR/65 tanggal 31 Desember 1965, nama Kota Praja Pontianak diganti menjadi Kotamadya Pontianak.
Kemudian dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1974, maka sebutan Kotamadya Pontianak berubah lagi menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak.Arti Gambar dan Lambang
Kota Pontianak didirikan yang didirikan pada tanggal 23 Oktober 1771 tepat di bawah Garis Khatulistiwa meliputi tiga cabang sungai, serta mempunyai hasil dasar Karet dan Kelapa, menuju masyarakat adil dan makmur berlandaskan Pancasila sesuai dengan Falsafah Negara Republik Indonesia.
Adapun lambang Kota Pontianak adalah berupa bulatan Kubah, pada sisi sebelah kanan terdapat 23 lembar daun karet dan di sisi kiri 10 lembar daun kelapa, kemudian di antara daun-daun tersebut terdapat gambar sinar dari bawah ke atas 5 sinar dan pangkal sinar ditulis angka 1771. Lalu, di tengah – tengah melintang garis Khatulistiwa di atas sungai bercabang tiga, terbentang tulisan KOTA PONTIANAK dari pangkal daun karet sampai ke pangkal daun kelapa.
Bentuk dari keseluruhan lambang daerah ialah bulatan kubah yang bertumpu pada pita bertulisan Kota Pontianak, yang artinya bahwa Kota Pontianak berdiri dengan ditandai sebuah masjid sebagai lambang Keagungan Tuhan Yang Maha Esa.
Kemudian, apabila dipandang dari segi warna dan makna dari lambang tersebut, terdapat warna dasar kuning emas yang melambangkan Keagungan, hijau daun melambangkan kesuburan, biru laut melambangkan keyakinan, merah melambangkan keberanian, putih melambangkan kesucian, hitam menunjukkan Garis Khatulistiwa, bulatan kubah melambangkan harapan, dan lima garis sinar berarti Dasar Negara Pancasila.
Adapun garis hitam yang melintang di tengah – tengah tulisan Kota Pontianak maksudnya adalah Kota Pontianak terletak tepat pada Garis Khatulistiwa, arti daun karet dan kelapa melambangkan usaha pokok masyarakat untuk mencapai kemakmuran. Sungai bercabang tiga melambangkan Kota Pontianak dibelah sungai bercabang tiga. Daun karet 23 lembar dan daun kelapa 10 lembar berarti berdirinya Kota Pontianak pada tanggal 23 OktoberAngka 1771 adalah Tahun Masehi berdirinya Kota Pontianak. Tulisan Kota Pontianak adalah kedudukan Pemerintah Daerah Kotamadya Pontianak
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah di Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia merubah sebutan untuk Pemerintah Tingkat 11 Pontianak menjadi sebutan Pemerintah Kota Pontianak.(berbagai sumber/lia)

Perda untuk Cagar Budaya Kota Pontianak

2007-09-27T03:03:00.000-07:00

Cagar budaya di Kota Pontianak kini hampir punah. Di tengah desakan agar pemerintah melakukan penyelamatan, pemerintah kota bergeming. Walaupun pelestarian dan pembinaan situs sejarah tidak mudah, namun upaya itu akan dilakukan. Perda mungkin bisa jadi pilihan.

Kota Pontianak memiliki titisan budaya dan keanekaragaman ciri khas. Ciri khas ini telah menjadi incaran pendatang dan pengunjung yang ingin melihat langsung khazanah itu. Selain itu, sebagai kota yang dilewati garis Khatulistiwa, Kota Pontianak juga memiliki kekayaan benda cagar budaya sebagai salah satu bagian peninggalan nenek moyang sebelumya.
Cagar budaya yang ada di kota ini cukup banyak jumlah dan macamnya, baik dalam bentuk masa peninggalan dari masa prasejarah hingga masa revolusi. Melihat banyaknya potensi cagar budaya yang ada, maka sesungguhnya Kota Pontianak mempunyai sumbangan yang besar dalam memperkaya khasanah budaya bangsa. Sebut misalnya Keraton Kadariah, SD 1 Jalan Tamar dan Batu Layang. Walaupun, Pemerintah Kota Pontianak belum secara maksimal memberdayakan dan melestarikan keberadaannya.
Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan baik di masa kini maupun masa yang akan datang.
Dengan demikian perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan kesadaran jati diri bangsa dan kepentingan nasional. Sebagai kekayaan budaya bangsa, benda cagar budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.

***

Melakukan pelestarian rupanya tidak mudah. Dilema yang dihadapi saat ini, kata M. Fauzie Kholilullah, Ketua Komisi A DPRD Kota Pontianak, tidak adanya peraturan yang mampu menegaskan apakah pengelolaan peninggalan tersebut dikelola oleh ahli waris atau dari Pemerintah.
Ditambah lagi persolaan ahli waris yang tidak mungkin menyerahkan peninggalan tersebut untuk dijadikan cagar budaya.
Meski diberlakukan peraturan ataupun ketentuan, seharusnya, kata Fauzie ditemukan kesepakatan antara Pemkot dan ahli waris, yakni bagaimana pengelolaanya, apakah ahli warisnya sendiri atau pemerintah memberikan bantuan dan stimulan berupa dana untuk perbaikan dan pemeliharaan.
“Pemerintah harus ada perhatian dengan cagar budaya yang ada di Kota Pontianak seperti keraton, karena bangunan ini memiliki nilai historis dengan tugu khatulistiwa,” kata Fauzie anggota fraksi PKB.
Kalau perlu katanya, Pemkot menganggarkan bantuan tersebut melalui APBD. Sehingga setiap tahunnya, dilakukan renovasi ulang. Bukan mengubah bangunan yang ada, tapi menjaga bangunan tersebut tetap utuh namun sesuai dengan konsep bangunan pada awalnya.
Ia cukup prihatin dengan keberadaan cagar budaya yang ada di Kota Pontianak belum sepenuhnya tersentuh, sehingga terlihat tidak ada perhatian dari pemerintah sendiri. Padahal katanya, dari UU sendiri telah mengatur begitu ketat.
Sekarang, kata ia, tidak perlu menunggu peraturan baru untuk menangani permasalahan perbaikan ataupun pemeliharaan peninggalan-peninggalan ini, yang diperlukan kata Fauzie adalah itikad baik dari Pemkot untuk segera melakukan action atau tindakan.
Hal yang sangat mungkin kata Fauzie, Pemkot tidak ingin adanya temuan dari BPK yang memaparkan bahwa adanya penyelewengan dana terhadap pengelolaan cagar budaya tersebut.
Menurut ia, penggunaannya Pemkot dapat melakukan transparansi ke publik, yakni laporan pengeluaran keuangan yang disiarkan melalui media massa. Sehingga laporan ini jelasnya bukan hanya menjadi konsumsi masyarakat, tapi instansi terkait juga mendapatkan laporan tertulis terhadap pengeluaran anggaran tersebut.
Dengan adanya transparansi ini, kata Fauzie maka ada tanggung jawab dari pemerintah dan ahli waris terhadap cagar budaya yang ada di Kota Pontianak sendiri. Paling tidak katanya, kesepakatan antara pemkot dan ahli waris adalah hal utama yang perlu didahulukan. Untuk aturan-aturan sendiri, tidak akan efektif apabila kesepakatan ini tidak dimunculkan.
Kepedulian Pemkot untuk mempertahankan cagar budaya ini juga perlu pemikiran cerdas agar budaya yang ada dalam masyarakat tidak hilang.
Senada, juga diungkapkan anggota DPRD lainnya, Paryadi. Sekretaris Komisi B, komisi yang menangani masalah pembangunan dan sektor pariwisata yang ada di Kota Pontianak.
Menurutnya, memang sudah sepantasnya cagar budaya yang ada ini, tetap dipertahankan keberadaannya. Namun ada beberapa hal yang perlu diingat, bahwa peninggalan-peninggalan dari leluhur ini tidak mudah dikelola oleh Pemerintah. Karena ahli waris belum tentu menyerahkan hasil peninggalan ini, mengingat keberadaannya harus ditangani oleh anak cucunya sendiri.
Meski demikian, peninggalan dan benda pusaka yang ada pun kini telah diperkuat dan dilindungi, dengan Undang Undang Republik Nomor 5 Tahun 1992, yang didalamnya telah mendefinisikan dan yang dimaksud benda cagar budaya adalah, benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, kemudian benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.
Selain itu situs juga dimasukkan ke dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992. Situs adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungan yang diperlukan bagi pengamanannya, seperti Tugu Khatulistiwa, Batu Layang, dan Makam Pahlawan.
Dijelaskan Paryadi cagar budaya ini, memiliki umur yang sangat lama sehingga untuk menjaga kelestariannya, perlu adanya perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya.
“Perlindungan dan pemeliharaan atau pengelolaan benda cagar budaya dan situs pada dasarnya menjadi tanggung jawab Pemerintah, meskipun demikian masyarakat, kelompok, atau perorangan dapat berperan serta,” kata anggota PKB ini.
Bahkan masyarakat yang memiliki atau menguasai peninggalan ini, katanya, juga dibebani kewajiban untuk melindungi dan melestarikannya lengkap dengan sanksi hukumnya.

***

Wakil Walikota Pontianak, Sutarmidji mengakui untuk peninggalan-peninggalan nenek moyang terdahulu, seperti cagar budaya yang ada di Kota Pontianak kini memang telah berubah fungsi. Sehingga untuk mempertahankan keberadaannya, Sutarmidji mengatakan perlu adanya Peraturan Daerah (Perda) walaupun sebelumnya pernah ditampik oleh anggota dewan Kota Pontianak bahwa perda ini tidak perlu diberlakukan lantaran dalam UU sudah ada aturan yang mengatur secara jelas.
Tidak hanya itu, bangunan-bangunan yang seharusnya dipertahankan ciri khasnya kini pun telah berubah menjadi bangunan modern dan hilang makna dan fungsi dari bangunan sebelumnya.
Pihaknya pun tidak mampu berbuat, dan hanya dapat memberikan solusi yakni memberlakukan perda cagar budaya. Sehingga, bagi mereka yang telah merubah fungsinya diberikan sanksi dan ditetapkan untuk melakukan pengelolaan lebih lanjut terhadap cagar budaya itu.
“Kita akui peninggalan dan cagar budaya yang ada di Kota Pontianak kini semakin berkurang, sehingga perlu adanya perda yang mampu menetapkan bahwa peninggalan tersebut perlu adanya perhatian,” katanya.
Pemikiran-pemikiran brilian yang akan dimunculkannya, yakni tetap mempertahankan ciri khas Kota Pontianak dengan wisata air jalan gertak dengan kayu belian dan tempat-tempat bersejarah. Realisasinya kata ia, tentu memerlukan biaya yang sangat besar. Karena pembangunan turap yang rencananya akan menghubungkan Pelabuhan Seng Hie menuju Alun-Alun Kapuas, memerlukan dana ratusan juta.
Hal ini dilakukan, agar masyarakat dapat merasakan indahnya panorama Sungai Kapuas dan hilir mudik aktivitas masyarakat Kota Pontianak.
Sutarmidji memaparkan, bahwa peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di Kota Pontianak ini memang seharusnya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah. Tapi, upaya ini katanya tidak akan berhasil, apabila masyarakat tidak turut mendukung dan merealisasikan rencana-rencana ini.

Framing Sebagai Cerminan Wartawan

2007-09-23T06:22:00.000-07:00

Pelatihan Jurnalisme Lingkungan di Balikpapan 5-7 September yang hanya berlangsung selama dua hari meskipun terbilang singkat, tapi masih ada ramuan “pedas” yang tersisa.
Mengangkat sebuah berita tanpa framing yang dibawakan jurnalis dalam penulisannya akan sama dengan menyampaikan pesan tanpa makna. Jurnalis harus mampu membentuk framing tersebut sehingga budaya, kebiasaan, dan faktor-faktor lain yang menyangkut kompleksitas kebudayaan terdapat keteraturan yang jelas.
Framing atau bingkai tulisan merupakan cara atau kiat menulis dengan memfokuskan diri bagaimana seorang penulis dapat mengemas dan membingkai berita.
Menurut Wahyu Wibowo, doktor filsafat UGM Yogyakarta dan mantan Pemred Tabloid Paron yang telah menelurkan 21 judul buku ini menganggap realitas tidak dibentuk secara ilmiah, juga tidak oleh Tuhan, namun justru sebaliknya ia dibentuk oleh konstruksi. “Alhasil, tiap orang bisa mempunyai konstruksi yang berbeda-beda atas suatu realitas, tergantung pada pengalaman, pendidikan dan lingkungan pergaulannya,” kata Wahyu yang menganggap lingkungan juga sangat berpengaruh pada pembentukan konstruksi ini.
Ia mencontohkan tesis utama Berger, yang isinya menyatakan bahwa manusia dan masyarakat adalah produk yang dialektis, dinamis, dan plural secara terus menerus, artinya seseorang baru menjadi seorang pribadi yang beridentitas sejauh ia tetap tinggal di dalam masyarakatnya.
Selanjutnya, proses dialektis melewati tiga momen, yakni upaya mengekspresikan diri dalam hidup, kemudian realisasi eksternalisasi dan pembatinan dunia objektif ke dalam kesadaran individu, sehingga subjektif individu memiliki nilai-nilai etis.
Dari tesis Berger ini, jelas Wahyu menjadi sebuah contoh bahwa modernitas versus tradional yang terjadi secara berlawanan. Kaitannya dengan framing dalam berita maupun artikel, teks berita maupun artikel tidak bisa disamakan dengan sebuah sepeda dalam realitas. Karena ia harus dipandang sebagai konstruksi atas realitas, oleh karena itu realitas dapat diartikan sebagai peristiwa. Kemudian dengan perusakan lingkungan seperti illegal logging atau illegal fishing misalnya dapat dikonstruksikan berbeda-beda oleh tiap wartawan.
“Melihatnya dapat melalui kearifan lokal yang kontekstual,” ujar Wahyu sambil menerangkan bagaimana menangkap framing yang menarik agar isu lingkungan tetap menjadi perhatian pembaca.
Berita dalam pandangan konstruktivisme yang timbul bukan merupakan peristiwa atau fakta dalam arti yang riil. Menurut Wahyu, kata ini merupakan hasil persepsi, pandangan yang secara luas, pemahaman dan kategorisasi wartawan.
Dua aspek utama dalam framing, dapat dibedakan menjadi dua yakni bagaimana menulis fakta atau realitas. “Memilih berarti berdasarkan ideologi jurnalisnya, memilih berarti ada yang dibuang dan ada yang dipilih,” tambah Wahyu yang sudah menekuni profesi jurnalis sejak 1979. Kemudian menulis fakta ataupun realitas dengan menyajikan fakta yang dipilih kepada pembaca, yakni aspek menuliskan fakta ini berkaitan dengan penonjolan realitas yang dipilih, tapi tetap terpaku pada judul, fokus berita atau amanat berita.
Pelatihan yang diselenggarakan hanya dua hari ini, menyimpulkan bahwa framing adalah upaya atau strategi yang dipakai jurnalis untuk menekankan dan membuat pesan menjadi bermakna, lebih mencolok sehingga lebih diperhatikan pembaca, atau cara bercerita dengan gugusan ide yang diorganisir sedemikian rupa dengan menghadirkan konstruksi makna peristiwa-peristiwa.
Direktur Eksekutif Pusat Pengkajian dan Penelitian Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (P3ISIP) Dwi Urip Pramono mengatakan, dalam framing tersebut perlu ada makna dan pesan, karena hal ini merupakan bagian terpenting dalam komunikasi. “Makna yang diberikan kepada suatu pesan sebagian besar sudah ada pada pengetahuan kita,” papar Urip.
Ketika seseorang memperhatikan dan menerima pesan dari lingkungannya, ia mengacu pada perbendaharaan makna yang ada di otaknya dan memilih makna yang ia yakini sebagai makna yang paling sesuai bagi pesan tersebut.
Namun dari segi penyampaian pesan ini, juga dikontrol oleh budaya yang telah mengondisikan seseorang terhadap suatu pesan. Dari segi cara-cara manusia berpikir, berkeyakinan, atau bertindak didasarkan pada sistem kebudayaan yang dimilikinya.
“Budaya juga menentukan bagaimana orang menyandi pesan, memberi makna, dan kondisi-kondisi untuk mengirim, memperhatikan serta menafsirkan pesan,” katanya.
Pikiran yang dituangkan dalam tulisan juga akan menjadi budaya yang terinternalisasi dan prosesnya berkenaan dengan bagaimana orang mengorganisasi dan memproses informasi.Namun kebanyakan, dari pesan yang disampaikan, jelas Urip, cenderung disampaikan melalui perilaku manusia. Yakni dari setiap bentuk tingkah laku manusia, seperti berbicara, bernyanyi, berdandan, mengedipkan mata dan menguap. Perilaku-prilaku ini tentunya akan berpotensi sebagai sumber informasi bagi orang lain untuk diseleksi, diperhatikan, diingat, diberi makna, dan ditanggapi.

Longsor Memilukan

2007-09-12T06:13:00.000-07:00

Hari itu masih siang, Kamis (6/9) di Kota Balikpapan. Jam di pergelangan tanganku menunjukkan pukul 12.49 Wita. Tidak ada yang berbeda dengan Kota Pontianak.
Dua hari mengikuti Diklat Jurnalistik Lingkungan Hidup di Kota Balikpapan, saatnya merilekskan diri melepas teori dan berbicara dengan alam di kota itu. Langkah kaki kugerakkan keluar dari Hotel Le Grendeur. Bukan untuk memanjakan diri, tapi ada tugas akhir yang sangat penting: meliput bencana longsor yang terjadi di Kelurahan Telagasari Kecamatan Balikpapan Tengah.
Perjalanan dimulai dengan menggunakan kijang berplat KT merah. Isinya tidak terlalu penuh, hanya 8 orang saja di dalamnya. Aku pun duduk di tengah diapit oleh teman sebayaku, Yati dan Husni. Mereka jurnalis andal sejak aku masih duduk di bangku kuliah.
Aku mulai meraba-raba jalan dan tatanan kota yang tampak rapi dan bersih ini. Tidak ada kesemrawutan. Warga Balikpapan agaknya mengerti bagaimana memberlakukan aturan yang sudah ditetapkan.
“Gila bersihnya, kok tidak ada sampah ya,” kataku dan langsung diberi lontaran oleh Ayub jurnalis asal Radar Tarakan, Grup Jawa Pos yang mengatakan tingkat kesadaran di kota ini memang sangat tinggi, padahal tidak ada perda yang mengaturnya. Sementara di kota lain, termasuk Pontianak ada perda kebersihan tapi kotanya tak kunjung bersih dan licin dari sampah.
“Dulu Pemkot Balikpapan pernah akan memberikan perda sampah, namun dari masyarakatnya sendiri enggan dan menolak dengan adanya rencana ini, dan akhirnya tingkat kesadaran ini muncul dengan sendirinya,” kata Ayub yang mengaku pernah tiga bulan ditugaskan oleh Pemrednya di kota ini.
Perjalanan membutuhkan 20 menit dari hotel yang kusinggahi. Akhirnya tiba di salah satu posko di mana tempat tersebut digunakan untuk menampung bantuan dan korban bencana longsor.
Kota Balikpapan memang sedang mengalami musibah sejak Sabtu (1/9) lalu, kondisinya sangat mengenaskan. Bayangkan saja sebuah jalan raya yang tidak dilewati sungai ataupun parit di sekitarnya tiba-tiba ambrol dan meluluhlantakkan lingkungan seisinya. Jumlah rumah yang hancur berat berjumlah tiga unit, 13 dengan kerusakan biasa dan 76 rumah yang harus dievakuasi.
Jumlah korban yang meninggal 5 orang, sebagian luka ringan (12 orang). Walaupun tidak menunjukkan angka yang signifikan, tapi pemukiman yang ada di sekitar kawasan tersebut luluh lantak karena direndam lumpur, seperti halnya lumpur Lapindo yang terjadi di Surabaya, Jawa Timur.
Sebuah eskavator pun merubuhkan sebuah rumah tingkat tiga. Dan masih ada dua rumah yang diberi tanda silang yang akan menyusul untuk dirobohkan. Kepala Dinas PU Kota Balikpapan, Muhaimin mengatakan, dalam jangka pendek pihaknya hanya mampu melakukan pemerataan bangunan dengan tanah.
“Untuk merelekokasi korban bencana itu nanti, kita masih memikirkan bagaimana mengatasi longsor ini agar tidak timbul kembali,” katanya sambil menjelaskan kiat memasang sheet fail (penghalang air, red) yang terletak 6 kaki di bawah permukaan jalan.
Padahal kata warga sekitar, Junaidi yang mengaku melihat pemandangan ini sebelumnya mengatakan, di kawasan tersebut terdapat telaga yang menampung air. Cuma kejadian ini ternyata dipicu oleh perbuatan manusia yang sengaja membangun pemukiman di hutan kota yang terletak di atas kawasan tersebut. Daerah yang berbukit-bukit ini pun akhirnya tidak mampu menampung curah hujan yang ketika itu Kota Balikpapan diguyur hujan tidak henti-hentinya.
“Longsor ini terjadi pukul 05.00 subuh, dan ketika itu saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, air mengalir dari atas dan akhirnya menghancurkan rumah-rumah yang ada di sekitarnya,” kata Junaidi memaparkan peristiwa longsor tersebut.
Lalu, tampak dari beberapa bangunan di bawahnya dipenuhi lumpur yang telah mengering. Beberapa untaian baju yang sengaja dijemur oleh pemiliknya dalam seutas tali yang berukuran 5 meter masih tetap dibiarkan.
Akhirnya kutinggalkan sesaat pemandangan itu, karena panitia mengajakku bergegas untuk naik kendaraan yang menciptakan emisi. Tapi ketika kaki kulangkahkan, tiba-tiba aku terhenti di sebuah posko, seorang nenek, Nur Aisyah menceritakan keluhannya kepada wartawan lokal, kudengarkan sesaat, “Ayo cepat, peserta KLH naik mobilnya masing-masing,” kata salah satu panitia menyerukan suaranya untuk memberitahukan pengumuman itu agar dihiraukan. Aku tetap saja mendengar keluhan Nur, ia adalah ibu beranak sembilan, kini ia terlunta-lunta menunggu kepastian dari Pemkot Balikpapan untuk memberikan tempat yang layak kepadanya.
“Suami saya meninggal terseret longsor dan ditemukan di samping masjid, itu pun cucu saya yang menemukannya,” kata wanita yang berusia 68 tahun ini. Aku terus memaksa diri ingin tahu bagaimana kondisinya ketika itu, walaupun waktu terus memaksaku untuk meninggalkan tempat yang memilukan.
Nur terpaksa harus pindah dari rumah anaknya yang satu ke rumah lainnya tidak merasa nyaman tinggal bersama anak-anaknya ia pun terpaksa mengungsi ke posko yang disediakan. Aku pun ditarik oleh salah satu temanku, “Cepat mobilnya akan berangkat,” kata Robby salah satu jurnalis dari Harian Berkat.
Dari perjalanan inilah, akhirnya aku mendapatkan sebuah gagasan, bahwa lingkungan rusak oleh tangan manusianya sendiri, bukan karena Tuhan marah atau lingkungan yang tidak ingin bersahabat. Tapi karena manusia juga tidak ingin menggandeng diri dengan alamnya. Dengan kesempatan dan keinginan sesaat, namun mengorbankan sejumlah penduduk dan tempat peristirahatan.
Semoga peristiwa ini tidak terjadi di Kalimantan Barat, dan masyarakatnya mampu menjaga lingkungan yang telah disediakan oleh sang Khalik, waktu masih ada dan belum terlambat. (habis)

Bunga Bangkai Mekar di Saigon

2007-08-31T07:32:00.002-07:00

Warga Gang Bahagia Jalan Tanjung Raya II Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur dikejutkan oleh bunga langka yang beraroma bangkai.
Novi salah satu penghuni rumah gang tersebut yang memiliki bunga itu, merasa kaget pasalnya ia tidak mengetahui persis bunga apa yang tumbuh di pekarangan rumahnya. “Saya tidak tahu ini bunga apa. Tapi tetangga banyak yang datang untuk melihat dan memberi tahu bahwa nama bunga ini bunga bangkai,” katanya ketika ditemui di depan rumahnya, Kamis (2/8) siang.
Awalnya Novi tidak mengetahui, tumbuhan ini muncul begitu saja di sisi rumahnya sebelah kiri yang berhadapan dengan jalan. Bunga bangkai yang berdampingan dengan bunga tangkai duri bewarna hijau ini pun ternyata masih tetap subur, walaupun terik matahari terus menyengat, akhirnya pihak keluarga Novi pun mengakalinya dengan meneduhkan bunga dengan selembar kardus bekas bungkusan televisi.
Bunga yang mulai tumbuh sejak seminggu yang lalu, dan mekar tiga hari ini mengundang banyak perhatian. Supaya aman, bunga yang mencapai 30 cm ini dipagari dengan kayu dan triplek tipis.
Dua hari yang lalu, Novi mengatakan neneknya, Isah, 70 bermimpi bertemu dengan orang tua yang membawa anak kecil, dalam mimpinya Isah mengatakan orang tua tersebut meminta kepada Isah agar tidak memotong bunga itu dan menjaganya baik-baik. “Sehingga setelah mendapatkan mimpi, nenek pun meminta agar bunga ini diberikan pagar,” jelas Novi.
Kondisi bunga ini sudah hampir layu, aromanya pun sudah hampir hilang, karena usia mekar bunga ini tidak lama, ia mengakui ketika bunga ini mulai mekar baunya memang sangat menyengat. Ia juga menyayangkan karena mahkota bunga bangkai ini hampir rusak akibat ditendang anak-anak kecil. Tapi, jelas Novi setelah kejadian tersebut keadaan mahkota bunga yang sudah berlubang ini, aromanya menebar kemana-mana, sehingga Novi dan keluarga pun tidak mampu lagi untuk menghirup udara yang sangat menyengat ini. “Sekarang sih sudah hilang baunya, tapi kalau dipegang pucuknya masih menyisakan bau bangkai,” kata Novi. □

Dewan DIY Puji Absensi Hand Key

2007-08-31T07:32:00.001-07:00

Sistem absensi yang menggunakan hand key di DPRD Kota Pontianak mendapat pujian dari dewan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sistem ini diyakini bisa membuat anggota dewan lebih rajin datang ke kantor.
Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Pontianak, HM Ali Akbar, mengatakan, saat beberapa lalu diundang DPRD DIY, ternyata mendapatkan apresiasi. Sebab BK DPRD Kota Pontianak lebih maju dibandingkan DPRD Provinsi.
Saat itu kedatangan BK Kota Pontianak tidak bersama BK Provinsi. Menurut Ali apresiasi ini diberikan karena BK Kota Pontianak telah memberikan sedikit kemajuan di dalam absensi, yakni menggunakan absen elektrik. “Kedatangan kami ke sana ketika itu, memang diundang sekaligus untuk memaparkan tentang absensi elektrik yang kita punya saat ini,” ungkapnya di ruang kerja Wakil Walikota Pontianak, Rabu (1/8) siang.
Terlebih lagi, ketika anggota DPRD DIY menanyakan apakah di DPRD Provinsi juga terdapat alat ini, ternyata hingga saat ini belum ada.
Ia sangat bersyukur, disamping BK mendapatkan apresiasi, anggota DPRD Kota Pontianak juga lebih disiplin dan tepat waktu. Karena pada saat rapat paripurna seluruh anggota DPRD Kota Pontianak dipastikan hadir dan apabila tidak hadir pun para anggota memberikan alasan yang jelas.
Dengan adanya absensi ini, jelas Ali sedikitnya telah memberikan perubahan yang lebih baik, absensi yang telah beroperasi sejak Januari ini jumlah anggota dewan yang tidak datang dapat diminimalisir.
Ditambah lagi, ketentuan BK yang menegaskan bahwa akan memberikan sanksi kepada anggota DPRD Kota Pontianak yang jelas-jelas melanggar dan tidak datang pada saat rapat paripurna. Sanksi ini jelas Ali akan dilakukan oleh ketua fraksi masing-masing partai, apabila dalam kurun waktu yang ditentukan anggota dewan tidak hadir sebanyak tiga kali maka akan diberikan sanksi berupa teguran dan peringatan, namun jika tidak diindahkan maka akan di PAW kan, sehingga anggota dewan kota yang lain dapat menjalankan mekanisme ini dengan sebagaimana mestinya.
Ali memberikan contoh di DIY hingga saat ini telah mampu memberikan sanksi berupa PAW, kepada dua orang. Dengan adanya sanksi ini, kata Ali ternyata memberikan perubahan yang cukup signifikan, walaupun disana belum ditemukan absensi elektrik seperti DPRD Kota Pontianak.
“Hal ini jelas akan memberikan perubahan, karena anggota DPRD Kota Pontianak adalah utusan rakyat, sehingga para anggota juga perlu memperhatikan rakyat,” paparnya belum lama ini. □

Dinas PU Akan Tekan Biaya Listrik Untuk PJU

2007-08-31T07:30:00.002-07:00

Melonjaknya biaya listrik untuk penerangan jalan umum (PJU) di Kota Pontianak ternyata cukup membebani keuangan Dinas Pekerjaan Umum. Untuk itu instansi yang menangani infrastruktur ini akan menekan biaya sehingga bisa digunakan untuk keperluan lain.
Kepala Dinas PU Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono kepada wartawan, Rabu (1/8) siang kemarin mengatakan, pihaknya akan meminta PLN melakukan meterisasi. Agar lonjakan pembayaran rekening listrik selama ini dapat diminimalisir. Saat ini jumlah yang harus dibayarkan setiap bulannya mencapai Rp900 juta, sedangkan menurut Edi apabila PJU dalam keadaan hidup atau mati biaya operasional yang dikeluarkan tetap sama. “Seharusnya kalau PJU tidak nyala berarti kita tidak perlu membayar, tapi pada kenyataannya kita membayar dengan patokan yang sama dengan alasan dari PLN kita menggunakan abonemen,” paparnya.
Kota Pontianak sendiri saat ini telah memiliki delapan ribu buah lampu yang tersebar dimana-mana. Sebagian ada yang hilang, putus dan tidak berfungsi. Namun setiap harinya Dinas PU selalu melakukan pemantauan dan pengecekan lampu di setiap ruas jalan.
Dalam waktu dekat ini, ia bersama PT. PLN untuk melakukan pendataan sambungan-sambungan lampu penerangan jalan yang tersebar di Kota Pontianak, agar PJU yang ada mendapatkan pemantauan, sehingga lampu yang putus atau sambungan ilegal dapat ditanggulangi.
Edi juga akan melakukan standarisasi ulang jenis dan bentuk lampu yang hemat energi, sehingga PJU yang ada dapat ditekan hingga Rp500 juta, sisanya Rp 400 juta dapat dimanfaatkan untuk instalasi biaya lainnya.
Selain itu, Edi bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak juga akan meninjau langsung di lapangan untuk menindak pencuri lampu jalan yang sering hilang.
Selanjutnya pihak PU juga akan melakukan efisiensi energi listrik dengan mengganti lampu penerangan yang sudah putus dengan lampu jenis ecorola yang mampu menghemat energi hingga 20 watt. “Dengan menggunakan lampu ini diharapkan lebih hemat dan memberikan investasi, karena dari APBD hanya Rp15 miliar saja,” katanya. □

Sat Pol PP Akan Ketatkan Pengamanan Sepeda Motor

2007-08-31T07:30:00.001-07:00

Setelah kasus pencurian sepeda motor milik salah satu wartawan koran nasional di halaman parkir Pemkot Pontianak, Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Pontianak akan melakukan pengamanan yang lebih ketat.
Pencurian sepeda motor yang terjadi, Selasa (31/7) pukul 12.45 siang kemarin, hingga kini masih misterius. Walau demikian, Kepala Sat Pol PP Kota Pontianak, Sugimin sangat berharap kejadian ini tidak terulang lagi. Setelah adanya pengaduan tersebut, pagi tadi (Rabu, red) ia bersama anak buahnya mengadakan rapat khusus untuk menangani permasalahan tersebut.
“Kami dalam waktu dekat ini akan menggunakan sistem baru dalam pengamanan sepeda motor, tapi hingga saat ini masih kita godok, tunggu saja keputusannya nanti,” kata Sugimin sesuai melakukan rapat koordinasi dengan Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Rabu (1/8) siang.
Ia mengakui, beberapa kali kendaraan bermotor di lingkungan ini pernah hilang. Selama setahun ini terdapat tiga buah motor yang bermerk yang sama. Namun kehilangan ini kata Sugimin adalah hal yang wajar. Karena menurutnya, apabila dilakukan dalam waktu yang sering, maka ia pun akan melakukan tindakan yang cepat dan tepat, agar kejadian tersebut dapat ditanggulangi dan diminimalisir.
“Hilang 2 atau 3 buah motor dalam setahun itu wajar, tugas kita adalah memberikan pelayanan, dan kita ingin agar dalam pelayanan tersebut tidak mengganggu,” ungkapnya.
Untuk melakukan pengamanan baru ini, jelas Sugimin tidak mudah, perlu proses yang tepat. Secara teori, ia mengakui untuk menertibkan kendaraan di tempat khusus atau mengadakan sistem kartu ketika pengunjung masuk di lingkungan Pemkot sangat mudah. Tapi ia juga memikirkan dampak baik dan buruk dari teori tersebut, apabila dilaksanakan menurut ia akan banyak akibatnya. Pertama, kondisi jalan di lingkungan Pemkot akan bertambah macet, kemudian bagi masyarakat yang ingin melakukan administrasi di kantor Walikota Pontianak, pastinya terhambat.
“Baiknya membuat peraturan yang tidak mengakibatkan dampak bagi masyarakat, karena instansi kita bukan bisnis tapi pelayanan umum,” katanya.
Ditambahkannya, apabila konsep ini diterapkan maka akan membutuhkan personil yang cukup banyak, yakni delapan personil untuk dua pintu dan waktu yang digunakan. Yakni pada pukul 07.00 hingga 12.00 sebanyak empat orang di pintu masuk dan keluar, masing-masing dua orang dan pukul 12.00 keatas dengan konsep yang sama. Apabila konsep ini disajikan, pihaknya tidak akan mampu, karena SDM yang dibutuhkan tidak memenuhi.
Bagaimanapun, Sugimin mengatakan pihaknya akan bertindak optimal dengan mencari variasi sistem yang lebih baik. Dengan harapan, pelayanan yang diberikan tetap berlangsung dan serta kendaraan yang ada dapat terjaga. Sehingga baik pegawai PNS ataupun pengunjung dari luar yang datang ke lingkungan Pemkot tidak merasa khawatir dan resah, dengan adanya kejadian kemarin. □

Limbah Rumah Tangga Lebih Tinggi dari Industri

2007-08-31T07:28:00.000-07:00

Limbah rumah tangga menurut Kepala Kantor Pengendalian Lingkungan Daerah Kota Pontianak, Ade Helida Y, lebih berat daripada limbah industri. Sebab limbah rumah tangga kadar limbahnya lebih tinggi dibandingkan limbah industri.
Pencemaran limbah ini cenderung terjadi kota, sedangkan di daerah pedesaan ataupun kota terpencil produksi limbah lebih sedikit.
Hasil pantauan ini dibuktikan, bahwa hampir seluruh rumah tangga yang ada tidak menggunakan filter penyaring atau bak penampung. Sehingga limbah yang ada langsung dibuang ke parit yang alirannya langsung ke sungai. “Limbah rumah tangga sebenarnya lebih berat daripada limbah industri, karena limbah rumah tangga cenderung dibuang langsung ke saluran pembuangan, tidak ada filter,” ungkap Ade.
Seharusnya, pembuangan limbah tidak dibuang secara langsung, karena limbah rumah tangga biasanya lebih banyak dan bercampur. Baik limbah sisa makanan maupun kotoran lainnya dan tidak dapat diprediksi apabila pencemaran air terjadi.
Kebalikannya, limbah industri justru limbah-limbah ini tetap dijaga dengan membuat filter penyaringan yang dibuat secara sengaja oleh perusahaan tersebut. Yakni dengan membangun bak-bak penyaringan khusus, hingga limbah yang ada dapat dinetralisir. “Setiap rumah tangga sebenarnya perlu penyaringan, agar limbah yang terbuang tidak mencemari lingkungan, tapi kita juga tidak bisa memaksakan,” katanya.
Beratnya limbah rumah tangga ini dikarenakan adanya limbah minyak dan makanan yang membusuk sehingga menimbulkan bakteri dan bau. Kemudian detergen bekas mencuci pakaian atau cuci piring. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap lingkungan apabila setiap rumah tangga terus memproduksi limbah ini setiap harinya.
Menurut Ade, limbah domestik yang paling dominan adalah jenis organik, seperti kotoran manusia dan hewan. Di kota Pontianak yang erat dengan sungai ini, masyarakat terkadang membuang tinja seenaknya atau tidak pada tempatnya seperti ke sungai. Akibatnya sungai menjadi tercemar, sehingga berpotensi menyebabkan timbulnya berbagai macam penyakit.
Sedangkan limbah anorganik berupa plastik dan bahan-bahan kimia, yang diakibatkan oleh penggunaan deterjen, sampo dan penggunaan bahan kimia lainnya. "Umumnya limbah domestik tersebut dibuang secara sembarangan dan tidak terkontrol, sehingga terakumulasi dan mengakibatkan terjadinya masalah pencemaran lingkungan," ungkapnya.
Untuk itu, ia mengharapkan agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian kalau sampah tersebut masih mempunyai nilai ekonomis, bisa disimpan untuk didaur ulang, seperti plastik dan kertas.
Memang, katanya, masalah limbah domestik tersebut sangat erat hubungannya dengan kultur masyarakat. Mereka seakan sudah terbiasa membuang sampah dan limbah secara sembarangan, sehingga untuk mengubah kebiasaan itu dirasakan sulit. □

Kantor Dinas Pendidikan Memprihatinkan

2007-08-31T07:27:00.000-07:00

Guna menunjang pelayanan dan ketertiban administrasi, kantor Dinas Pendidikan Kota Pontianak perlu mendapatkan perhatian. Caranya dengan merehab bangunan.
Anggota Komisi D DPRD Kota Pontianak, Wahab Bulyan mengatakan sudah semestinya Pemerintah Kota turut memikirkan pembangunan kantor ini untuk kemajuan yang lebih baik. “Bangunan kantor itu sudah memprihatinkan, kita sangat berharap pemerintah dapat melakukan perehaban demi kelancaran dan kenyamanan kepada masyarakat dalam melakukan administrasi,” katanya.
Persoalan ini timbul, karena bangunan tersebut sudah tidak memungkinkan kemudian jumlah orang yang ada di dalam ruangan tidak memiliki tempat yang cukup, sehingga memaksakan diri untuk berdesak-desakan.
Beberapa ruang di kantor tersebut juga sempit dan gelap, maka perlu adanya penerangan yang cukup. Ia menambahkan, apabila hal ini dibiarkan akan mengakibatkan administrasi dan pelayanan menjadi terhambat.
Selain itu juga keadaan ini tidak akan memberikan kesejahteraan kepada para pegawai, lantaran tempat ini sudah sangat tidak memungkinkan. “Kesejahteraan pegawai ada karena diberikan fasilitas penunjang, “ ungkap Wahab anggota fraksi PKB.
Ia menegaskan pihaknya akan memberikan persetujuan, apabila Diknas membutuhkan dana untuk melakukan perehaban. Jelas ia, dana anggaran untuk pembangunan sudah diperuntukkan, tinggal menunggu konsep pembangunannya saja. “Saya akan ajukan ke Panitia Anggaran DPRD Kota Pontianak, untuk ditindaklanjuti,” katanya.
Wahab tidak menjelaskan berapa anggaran yang diperuntukkan untuk perehaban bangunan tersebut, namun ia bersama anggota komisi lainnya tetap akan mengusahakan agar pembangunan ini memberikan kontribusi yang baik kepada masyarakat. □

Gizi Kurang Terus Menurun

2007-08-31T07:25:00.000-07:00

Jumlah gizi buruk yang tercatat di kota Pontianak semakin menurun, hal ini juga diikuti dengan jumlah gizi kurang yang hanya tercatat 13,61 persen.
Hal ini dikarenakan berhasilnya pengobatan dan perawatan gratis yang diberikan pemerintah kepada penderita. Jumlah bayi yang ada di kota Pontianak sejumlah 62 ribu anak, dari jumlah itu hanya 13,61 persen saja yang gizi kurang. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Lily S. Ariyanto mengatakan penanggulangan gizi melalui tiga tahap, yakni penanggulangan gizi buruk, gizi kurang dan gizi normal.
Untuk menanggulangi gizi buruk memerlukan waktu yang lama, sedangkan gizi kurang waktu penyembuhan tidak memakan waktu yang sama dengan gizi buruk. Untuk data, ia menjelaskan hanya dapat dipresentasikan dalam bentuk persen. “Kita tidak bisa memberikan dalam jumlah aslinya, karena ketentuannya harus menggunakan persenan,” kata Lily.
Masalah gizi pada anak balita, banyak dipengaruhi oleh kecukupan konsumsi makanan. Lily mengatakan untuk penanggulangan gizi kurang perlu adanya perhatian terhadap kesehatan lingkungan, hal ini perlu ditingkatkan karena lebih dari setengah rumah tangga mempunyai sumber air minum yang tidak terlindung serta masih lebih banyak rumah tangga yang menggunakan WC cemplung dan tempat terbuka daripada WC dengan septik tank.
Masalah gizi ada empat, yaitu kurang energi protein pada balita, kurang vitamin A pada balita, gangguan akibat kekurangan yodium dan anemia. Maka dalam waktu dekat ini, ia mengajak seluruh masyarakat Kota Pontianak agar membawa putra-putrinya ke Posyandu ataupun ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan vitamin A, agar terhindar dari penyakit campak dan indikasi gizi buruk.
“Kita menginginkan balita di kota Pontianak sehat, dan terhindar dari penyakit yang membawa pada kematian, kita berusaha untuk mengantisipasi hal itu,” paparnya.
Asupan makanan kepada penderita gizi kurang, juga harus sama dengan penanganan gizi buruk. Yakni tetap memberikan makanan tiga kali dalam sehari serta dilengkapi dengan serat yang bergizi dan bervitamin seperti mengandung zat besi, yodium, protein dan nutrisi penting lainnya. □

Pemkot Pontianak Anggarkan Pembekalan HAM

2007-07-06T06:25:00.000-07:00

Tahun 2008, Pemerintah Kota Pontianak akan menganggarkan biaya untuk pembekalan penyusunan program dan kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia (Ranham) bagi wartawan, organisasi-organisasi keagamaan dan kepemudaan, serta guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).
Hal ini diungkapkan Wakil Wali Kota Pontianak, Sutarmidji kepada wartawan, Rabu (4/7) seusai membuka acara sosialisasi Ranham bagi panitia Ranham kota Pontianak di ruang rapat wali kota Pontianak.
Hal ini dimaksudkan agar dapat menyatukan persepsi antara wartawan, masyarakat dan para pengamat hukum. “Supaya tidak salah tanggap, apa HAM itu, sehingga tidak ada salah pemberitaan,” ujar Sutarmidji.
Sejauh ini, HAM sendiri makna yang tersirat di dalam kata-kata tersebut masih disalahartikan. Menurut Direktur Bina HAM, Departemen Hukum dan HAM RI, Mulatiningsih, adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh Negara, pemerintah, hukum, dan setiap orang.
Namun jelas Sutarmidji, hal nyata yang ada di lapangan masih ditemukan banyak kasus, yang mengatakan dirinya telah dilanggar ketentuan HAM. Padahal, belum tentu dirinya telah terlibat dalam peraturan hukum yang melanggar ketentuan hak-hak tersebut.
Pemberitaan tentang pelanggaran HAM, jelas Sutarmidji lagi memang sangat penting, namun perlu pemahaman-pemahaman yang dapat menyatukan satu persepsi, sehingga yang membaca permasalahan tersebut dapat mengerti dan memahami persoalan yang ada.
Menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 40 tahun 2004, tentang Ranham peningkatan, penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan HAM di Indonesia, telah dibentuk panitia pelaksana dengan suatu keputusan bersama kepala kantor wilayah departemen hukum dan HAM provinsi Kalbar serta wali kota Pontianak yang ditetapkan pada, 8 Mei 2006 dan dilantik 21 Juni 2006. Pada 4 April 2007 lalu, juga dibentuk tiga kelompok kerja.
Pokja-pokja ini, jelas Sutarmidji sebagian telah melakukan implementasinya, diantaranya, Pokja 1 yang membidangi persiapan harmonisasi peraturan perundang-undangan, Pokja 2 membidangi diseminasi pendidikan HAM, sedangkan Pokja 3 membidangi penerapan standar dan instrumen HAM. □

Donor Darah Perlu Sosialisasi dan Kesadaran Masyarakat

2007-07-05T02:30:00.000-07:00

Aulia Marti
Borneo Tribune, Pontianak

Wakil Walikota Pontianak, Sutarmidji, kembali menggelar donor darah di kediamannya, Jalan KS Tubun, Minggu (1/7) kemarin. Donor darah yang dihelat sejak pukul 08.00 wib, sekaligus memperingati Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) yang jatuh pada, 26 Juni.

Dalam pelaksanaan itu, ia menargetkan pendonor darah sebanyak 150 orang. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberi respon kepada masyarakat, agar mau menyumbangkan darahnya.

Selama ini, Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Pontianak, hanya mampu memenuhi kebutuhan darah sebesar 40-50 persen. Jumlah kantong darah yang dibutuhkan mencapai 1.200 kantong.

“Kita perlu terobosan baru, untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat, dengan menyumbang darah untuk menolong sesama,” kata Sutarmidji.

Ia menegaskan, donor darah atau mengambil darah di PMI, tidak dikenakan biaya. Namun, untuk proses sterilisasi darah, memerlukan biaya mahal. Perkantong bisa dikenakan Rp250 ribu. Tapi, bagi masyarakat tak mampu, tidak dikenakan biaya. Syaratnya, masyarakat harus memiliki kartu Asuransi Kesehatan Miskin (Askeskin), dan golongan PNS yang menginap di rumah sakit ruang kelas III.

Dalam penyimpanan darah itu, PMI telah memberikan keringanan sebesar Rp50 ribu. Pemerintah Kota Pontianak memberikan Rp25 ribu. Sisanya, ditutupi masyarakat yang memerlukan darah.

Sebenarnya, biaya yang dibebankan untuk sterilisasi darah, termasuk murah. Tarif standar yang diwajibkan World Health Organization (WHO), sebesar Rp 500 ribu per-kantong.

Sterilisasi darah dimaksudkan, agar darah yang telah terkumpul di PMI, dapat terhindar dari virus HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya. Ia menyayangkan, masyarakat belum mengetahui hal ini.

Selain itu, biaya pemusnahan darah yang tidak layak pakai, juga memerlukan biaya tinggi. Darah harus dibakar pada suhu 300 derajat celcius.

Ia menyarankan kepada PMI Kota Pontianak, agar selalu melakukan sosialisasi ke masyarakat. “Tentang arti penting menyumbang darah, dan biaya sterilisasi yang dibebankan kepada masyarakat,” kata Sutarmidji.□

*Pemberlakukan Tarif Baru Sandar Kapal

2007-07-05T02:28:00.000-07:00

Aulia Marti
Borneo Tribune, Pontianak

Pemerintah Kota Pontianak segera memberlakuan tarif baru, bagi kapal yang bersandar di pelabuhan Seng Hie. Pernyataan itu tak berpengaruh bagi para Anak Buah Kapal (ABK), untuk menyandarkan kapalnya di sana.

Menurut para ABK, hal ini sah-sah saja, selama pemberlakukan telah sesuai prosedur yang ditetapkan. Ungkapan ini dilontarkan secara lugas oleh Syahriansyah, ABK kapal Putri Mulia, kepada wartawan, Minggu (1/7) siang.

Ia hanya tersenyum sipu, ketika mendengar tarif sandar kapal akan naik. “Bagi saya, hal itu tidak masalah. Selama pemberlakukan tarif sesuai prosedur,” ujarnya. Ia mengaku sudah empat hari menyandarkan kapalnya di tepian Sungai Kapuas, terhitung sejak Rabu (27/6) kemarin. Walaupun pemberlakukan tarif nantinya bakal diberlakukan, baginya tidak berpengaruh terhadap barang yang dijualnya di Kabupaten Ketapang.

Sedari 1990, ia sudah tinggal di Pontianak, dan telah terbiasa melakukan transaksi jual beli barang antardaerah.

Ajung, ABK KM. Cendana Permai, mengungkapkan hal sama tentang permasalahan itu. Ia tidak ambil pusing dengan pemberlakuan tarif baru tersebut. Menurutnya, pemberlakuan trif baru itu, sah saja. Namun, ada satu permintaannya. “Sepanjang, tarif tersebut, dimanfaatkan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” kata Ajung.

Selain itu, ia juga menginginkan, selama menyandarkan kapal di pelabuhan Seng Hie, merasa aman dan nyaman.

“Saya tidak mempermasalahkan naik atau tidaknya tarif. Hal itu terserah pemerintah saja, baiknya bagaimana,” kata Ajung.□

2007-07-02T07:58:00.000-07:00

Pengelolaan Hutan Masih Memprihatinkan

Aulia Marti
Borneo Tribune, Pontianak
Hingga 2005, pemerintah Indonesia merasa memiliki kawasan hutan seluas 126,8 juta ha. Dari luasan itu, fungsi hutan untuk konservasi 23,2 juta ha, kawasan lindung 32,4 juta ha, hutan produksi terbatas 21,6 juta ha, hutan produksi 35,6 juta ha, dan hutan produksi konversi 14,0 juta ha. Hal ini dikatakan Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat, Muayat Ali M, dalam kuliah umum yang digelar di Aula Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura, Rabu (27/6) kemarin siang.
Dari data yang diperoleh di IBSAP, 2003, meskipun Indonesia hanya memiliki luas 1,3 persen dari seluruh daratan dunia, namun kekayaannya meliputi 38.000 jenis tumbuhan. Bahkan, 10 persen flora di dunia, ada di Indonesia. Ada 515 jenis mamalia. Reptilia 511 jenis, 7,3 persen dari reptil dunia. Burung 1.531 jenis, 17 persen jenis burung dunia. Amphibi 270 jenis. Binatang tak bertulang belakang 2.827 jenis.

Sejumlah spesies langka, seperti, seperti orangutan, harimau, badak dan gajah asia yang sekaligus menjadikan Indonesia sebagai negara kedua terkaya dengan kehidupan alam liarnya.

Sejurus dengan itu, kerusakan hutan alam di Indonesia, terus bertambah setiap tahunnya. Pada 1950 – 1985, angka kerusakan mencapai 32,9 juta hektar, atau setara dengan 942 ribu hektar setiap tahun. Penguasaan 70 persen pasar plywood dunia pada tahun delapan puluhan, juga memicu kehilangan hutan seluas 45,6 juta juta hektar, atau rata-rata deforestasi 5,7 juta hektar hutan pertahun, angka itu terjadi pada 1985 – 1993. Ini adalah angka tertinggi deforestasi di Indonesia. Seperti fenomena gunung es, angka ini bisa jadi lebih tinggi dari yang sebenarnya terlihat. Hingga 2004, lahan kritis di hutan mencapai 59,17 juta hektar dan lahan kritis diluar kawasan hutan mencapai 41,47 juta hektar. Sebagian besar dari lahan yang rusak tersebut tersebar di 282 Daerah Aliran Sungai (DAS).

Pada 2006 , laju kerusakan hutan mencapai 2,72 juta hektar pertahun. Setiap menitnya, kita kehilangan hutan seluas lima kali lapangan sepakbola. Jika penebangan liar yang terjadi dalam satu menit tersebut dinilai, maka pemerintah Indonesia kehilangan pendapatan dari bea dan pajak yang tidak dibayari sebesar US$ 1300, lebih dari pendapatan rata-rata tiga keluarga Indonesia dalam satu tahun. Segolongan kecil keluarga usaha konglomerat dan elit, memperoleh pendapatan 24.000 dolar AS.

Pengelolaan dan perlindungan hutan hingga saat ini, masih memprihatinkan. Sampai saat ini, pemerintah belum memiliki data kawasan dan potensi sumber daya hutan yang akurat. Ditambah lagi, organisasi pengelola hutan (KPH) dan pengelolaan hutan belum terwujud.

Kondisi pengelolaan hutan dari pihak pemerintah hingga saat ini, masih lebih banyak mengurus perizinan pemanfaatan hasil hutan.

Menurutnya, jika ditinjau lebih jauh lagi, Undang-undang yang mengatur tentang Kehutanan, yang tertuang dalam UU Nomor 41 tahun 1999, dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004, sampai saat ini kawasan hutan yang sudah dikukuhkan hanya mencakup 10 persen saja.

Hadir pula, Sofyan P Warsito, Laboratorium Ekonomi Sumber Daya Hutan, Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Ia mengatakan, hutan sebagai komponen sistem. Yakni, fungsi utama dari seluruh hutan adalah perlindungan ekosistem. Oleh karena itu, penetapan kawasan patut ditetapkan menjadi kawasan hutan.
“Syaratnya, pemerintah harus cerdas. Yakni, sadar terhadap tugasnya sebagai representasi masyarakat secara keseluruhan,” kata Warsito.

Dekan Fakultas Kehutanan, Abdurani S. Muin dalam kuliah umum bertema, hutan dan perlindungan hutan, mengatakan, sumber daya hutan mempunyai peranan sangat penting. Keberadaan hutan sebenarnya tidak hanya dimanfaatkan oleh manusia saja, namun makhluk lain.

“Oleh karena itu, jika terjadi kerusakan hutan, bukan hanya manusia saja yang merasakan dampak buruknya, tapi binatang yang hidup di hutan juga akan terganggu,” kata Abdurani.

Menurutnya, sejak hutan alam ditebang dalam rangka meningkatkan devisa negara, telah digunakan silvikultur Tebang Pilih Indonesia (TPI). Dalam TPI tersebut, telah diatur persyaratan mengenai luas areal tebangan, dan jatah pohon yang boleh ditebang. Selain itu, harus melakukan pembinaan areal bekas tebangan.

Dalam TPI tersebut, diharuskan meninggalkan pohon inti. Yang berguna sebagai penghasil biji, dan merupakan pembentukan tegakan utama pada rotasi tebang berikutnya. Namun, dalam perjalanannya, TPI tidak dijalankan dengan baik. Hingga, terjadilah kerusakan hutan alam.

Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, mengakibatkan kebutuhan bahan baku dari kayu terus meningkat. Hal ini berakibat harga kayu terus melambung naik. Akibat kebutuhan yang terus meningkat ini, menyebabkan penebangan orang tidak punya aturan dalam melakukan penebangan. Orang tidak hanya menebang pohon dewasa, tetapi juga pohon muda, berdiameter kurang dari 20 cm.

“Kondisi harga kayu yang terus tinggi, menyebabkan penebangan hutan tetap terus berlangsung. Meskipun, dalam bentuk ilegal,” kata Abdurani.

Sistem eksploitasi yang dilaksanakan oleh HPH (Hak Pengusahaan Hutan), telah mengakibatkan kerusakan fisik hutan yang serius, baik secara kualitas maupun kuantitas. Kelompok illegal logging aspal (asli tapi palsu, red) yakni, penebangan yang dilakukan pemilik HPH. Mereka menebang tidak sesuai rencana yang telah disahkan.

Selanjutnya, kelompok illegal logging terselubung, merupakan kelompok penebang kayu yang memanfaatkan izin membangun kebun HTI, namun memilih areal berhutan.
“Dengan memanfaatkan izin pemanfaatan kayu dari pemerintah, maka kayu yang diperoleh dari hasil pembersihan lahan, menjadi legal. Meskipun kayunya sudah habis,” ujarnya.

Kelompok yang ketiga, adalah illegal logging murni. Kelompok ini melakukan penebangan tanpa ada izin sama sekali dari pemerintah. Penebangan dapat dilakukan dimana-mana dan tidak beraturan, serta megeluarkan kayu dari hutan, tanpa disertai dokumen.

Training Assisten, Forest Law Enforcment, Governance and Trade (FLEGT), Hamonangan Endy S. Sirait, sadar bahwa kondisi hutan pada saat ini sudah semakin kritis. Ia mengajak beberapa organisasi dan LSM serta mahasiswa, berperan aktif dalam mengurusi permasalahan pengelolaan dan perlindungan hutan.

“Tugas itu, bukan hanya untuk Fakultas Kehutanan saja. Tapi juga seluruh mahasiswa di Kalbar. Karena itulah, mari bersama-sama berpartisipasi mengantisipasi pengelolaan dan perlindungan hutan ini,” kata Hamonangan.□